Ditantang KDM Soal Dana Mengendap Rp4,1 T, Menkeu Purbaya: Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia

Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan respons tajam terhadap tantangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terkait tudingan adanya dana Pemprov senilai Rp4,1 triliun yang mengendap sebagai deposito.

Purbaya dengan tegas menyatakan bahwa data yang ia miliki berasal dari sumber yang sangat kredibel, yakni laporan Bank Indonesia (BI) per September 2025, yang secara rutin memantau dana milik pemerintah daerah di perbankan. Ia bahkan menyarankan KDM untuk memeriksa internalnya sendiri.

“Tanya aja ke Bank Central, itu data dari sana. Harusnya dia (KDM) cari, mungkin anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan laporan perbankan, data Pemda,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip Selasa (21/10/2025).

Pernyataan Menkeu ini merupakan balasan langsung atas bantahan keras KDM yang diunggah melalui akun Instagram resminya.

Dalam sebuah video, KDM menantang siapapun untuk membuktikan keberadaan dana fantastis tersebut dan menyatakan telah melakukan pengecekan internal secara menyeluruh.

“Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Saya sudah bolak-balik ke BJB, tanya staf, malah marahin staf, ternyata tidak ada. Dibuka di dokumen, kas daerah juga tidak ada,” ujar KDM dalam video tersebut.

KDM bahkan mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun tangan jika dana sebesar itu benar-benar ditemukan. Dengan gaya khasnya, ia berkelakar telah mencari uang tersebut di seluruh sudut ruangannya namun tidak menemukannya.

“Saya nyari tadi, karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain, ternyata Rp4,1 triliun tidak ada. Mudah-mudahan nanti ada untuk Jawa Barat, ditambahin dana transfernya,” kata KDM.

Meski demikian, KDM mengakui bahwa Pemprov Jabar memiliki dana di kas daerah sebesar Rp2,3 triliun. Namun, ia menegaskan bahwa dana tersebut bukanlah simpanan yang diendapkan untuk mencari bunga.

Dana tersebut, menurutnya, bersifat aktif dan dialokasikan untuk membayar kontrak-kontrak proyek infrastruktur yang sedang berjalan, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hingga perbaikan sekolah dan rumah sakit.

“Untuk itu, dana Rp2,3 triliun itu untuk bayar kontrak-kontrak Pemda Jabar. Ini bukan dana yang sengaja diendapkan, tapi untuk membayar pekerjaan pemerintah daerah,” kata KDM.

Di sisi lain, Purbaya mengklarifikasi bahwa ia tidak pernah secara spesifik menunjuk Pemprov Jabar dalam pernyataannya. Ia hanya mengungkapkan adanya tren kenaikan dana Pemda secara nasional yang tersimpan di perbankan, berdasarkan data sistem keuangan BI.

“Saya nggak pernah bilang data Jabar secara detail. Saya hanya bilang, data di perbankan tentang dana Pemda yang ngendap itu memang ada kenaikan, dan data itu berasal dari sistem keuangan Bank Indonesia,” tambahnya.

Menkeu juga menolak untuk berkoordinasi langsung dengan KDM terkait masalah ini, dan menyerahkan sepenuhnya proses verifikasi kepada masing-masing pemerintah daerah.

“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring Bank Indonesia yang dilaporkan perbankan setiap hari atau beberapa minggu sekali,” jelas Purbaya.