- KPK menyelidiki dugaan korupsi dalam pembagian kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024 di Kemenag, termasuk diskresi 20 ribu kuota tambahan dari Arab Saudi.
- Pembagian kuota yang seharusnya 92 persen reguler dan 8 persen khusus justru dibagi rata, diduga melanggar aturan dan membuka celah jual beli kuota.
- KPK memastikan akan segera mengumumkan pihak-pihak di Kemenag yang bertanggung jawab, termasuk aliran uang dari pihak penyelenggara haji khusus.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.
“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.
Dengan begitu, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.
“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.
