Geger Dugaan Korupsi Whoosh, Mahfud MD ke KPK: Saya Datang Kalau Dipanggil, Tapi Ogah Lapor

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melemparkan bola panas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Ia menyatakan siap memberikan keterangan jika dipanggil, namun menolak mentah-mentah untuk membuat laporan resmi.

Sikap tegas Mahfud ini setelah KPK mendorongnya untuk melaporkan secara formal dugaan korupsi yang pernah ia lontarkan. Menurut Mahfud, melapor ke KPK hanya akan membuang-buang waktunya, karena ia yakin lembaga antirasuah itu sudah mengetahui persoalan ini sejak awal.

"Iya, saya siap dipanggil. Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga," ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).

Mahfud bahkan mempertanyakan hak KPK untuk mendesaknya melapor. Baginya, tidak ada kewajiban bagi seorang warga negara untuk membuat laporan, apalagi jika informasi tersebut sudah menjadi rahasia umum.

"Enggak berhak dia (KPK) mendorong. Laporan itu, enggak ada kewajiban orang melapor," tegasnya sebagaimana dilansir Antara.

"Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan, kan? Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja," tambahnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyarankan agar KPK memanggil pihak lain yang ia sebut lebih dulu bicara dan memiliki data valid mengenai proyek strategis nasional tersebut. Ia memposisikan dirinya hanya sebagai pencatat dari hiruk pikuk yang sudah ada.

"Mestinya KPK manggil orang yang ngomong sebelumnya, itu kan banyak banget, yang punya data, dan pelaku. Kalau saya tuh kan pencatat aja," tutur Mahfud.

Sebelumnya, dalam sebuah video di kanal YouTube-nya pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkap adanya kejanggalan biaya pembangunan Whoosh. Ia menyebut biaya per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan di China yang hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS.

Menanggapi pernyataan tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya sangat terbuka untuk menerima data tambahan dari Mahfud guna dianalisis lebih lanjut.

"Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/10).