Infografis
- Kemenko PMK mengembangkan Sismonev Ceria, sistem berbasis AI yang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi layanan anak usia dini lintas sektor.
- Teknologi ini memungkinkan pemerintah mendeteksi lebih dini ketimpangan di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak.
- Sistem yang dikembangkan sejak 2023 ini ditargetkan rampung pada November 2025 dan akan diintegrasikan dengan berbagai kementerian serta lembaga terkait.
Suara.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tengah menyiapkan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).
Sistem bernama Sismonev Ceria (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Ceria) itu diklaim mampu memantau, mengevaluasi, sekaligus memprediksi kesenjangan layanan anak usia dini di berbagai sektor.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menjelaskan bahwa sistem itu telah dikembangkan sejak 2023 dan kini memasuki tahap pra-peluncuran.
"Kami melaksanakan pre-launching Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Ceria Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif,” kata Woro dalam keterangannya di Kantor Kemenko PMK, Senin (27/10/2025).
Menurut Woro, pengembangan sistem tersebut merupakan bagian dari mandat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, yang menugaskan Kemenko PMK untuk memantau pelaksanaan program lintas kementerian terkait layanan anak usia dini.
Berbeda dari sistem pemantauan konvensional, Sismonev Ceria disebut memiliki fitur prediktif berbasis AI. Teknologi itu memungkinkan pemerintah mendeteksi lebih dini ketimpangan layanan di sektor pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan anak.
“Dengan sistem berbasis AI ini, kita bisa memprediksi jika masih ada gap layanan dalam pengembangan anak usia dini,” imbuhnya.
Sismonev Ceria akan diintegrasikan dengan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Agama, Bappenas, BPS, serta Kementerian Dalam Negeri.
Woro menyebutkan kalau pemerintah menargetkan sistem itu selesai bulan November tahun ini.
Baca Juga: Edukasi PHBS: Langkah Kecil di Sekolah, Dampak Besar untuk Kesehatan Anak
"Agar akhir tahun dapat diimplementasikan,” tegasnya.
Dalam pengembangannya, Kemenko PMK bekerja sama dengan UNICEF, dan menyebut proyek ini sebagai salah satu program flagship kementerian untuk memperkuat tata kelola pembangunan manusia dan kebudayaan.
