Infografis
- KPK secara resmi mengumumkan bahwa dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025
- Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari tudingan Mahfud MD mengenai adanya mark up biaya proyek hingga tiga kali lipat per kilometernya
- KPK belum merinci siapa yang akan diperiksa, namun peluang pemanggilan pihak terkait seperti Luhut Binsar Pandjaitan kini terbuka lebar
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengonfirmasi bahwa dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) telah naik ke tahap penyelidikan. Sinyal ini membuka peluang pemanggilan Ketua Komite Kereta Cepat, Luhut Binsar Pandjaitan, untuk dimintai keterangan.
Meski demikian, lembaga antirasuah itu masih enggan membeberkan siapa saja pihak yang akan diperiksa dalam kasus yang menyedot perhatian publik ini.
“Pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).
Budi menegaskan bahwa fokus KPK saat ini adalah mendalami unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek strategis nasional tersebut. Pengumuman resmi ini datang setelah KPK mengumumkan pada 27 Oktober lalu bahwa kasus Whoosh sudah masuk tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025.
Isu ini pertama kali meledak setelah mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, secara terbuka membongkar adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up) yang fantastis dalam proyek Whoosh melalui kanal YouTube pribadinya.
"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat," ungkap Mahfud sebagaimana dilansir Antara.
Ia pun mempertanyakan aliran dana dari pembengkakan biaya tersebut.
"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," ujarnya.
Setelah saling berbalas pernyataan di media, Mahfud MD akhirnya menyatakan kesiapannya untuk dipanggil dan memberikan keterangan kepada KPK pada 26 Oktober 2025, yang kemudian direspons KPK dengan pengumuman status penyelidikan kasus ini.
Baca Juga: Skandal Jet Pribadi Pimpinan KPU RI, KPK: Kami Siap Pelajari Putusan DKPP
