Kenapa Keputusan Trump Buka Suaka Margasatwa Arktik untuk Pengeboran Minyak Tuai Kontroversi?

Suara.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu perdebatan besar karena baru-baru ini Trump telah menyetujui rencana membuka kawasan Suaka Margasatwa Arktik Nasional (Arctic National Wildlife Refuge) untuk pengeboran minyak dan gas

Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat, Doug Burgum, pada Kamis (23/10).

Ia menjelaskan bahwa langkah itu membuka peluang ekonomi melalui penjualan izin sewa bagi perusahaan energi di dataran pantai arktik dengan luas 631.309 hektar. Dimana sebagian area tersebut termasuk wilayah yang dianggap suci oleh Suku Adat Gwich’in.

Menurutnya, Kebijakan ini merupakan bagian dari janji politik lama Partai Republik untuk mendorong kembali eksplorasi minyak di Alaska. Bahkan, aturan pajak yang disahkan semasa kepemimpinan Trump juga menyertakan mandat agar pemerintah melakukan sedikitnya empat kali penjualan izin sewa di kawasan itu dalam waktu sepuluh tahun.

Namun, langkah tersebut langsung menuai penolakan keras, terutama dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan.

Suku Gwich’in yang tinggal di sekitar kawasan itu menilai dataran pantai Arktik sebagai tempat spiritual yang harus dijaga. Mereka khawatir, jika pengeboran dilakukan, rusa kutub Porcupine yang menjadi sumber pangan dan bagian penting dari tradisi mereka akan terusir dan mengancam keberlangsungan hidupnya.

Sebaliknya, Para pemimpin Kaktovik atau suku Iñupiaq yang juga tinggal di dalam kawasan tersebut, justru mendukung langkah pemerintah AS. Mereka berpendapat bahwa eksploitasi minyak jika dilakukan secara bertanggung jawab dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah tersebut yang selama ini terisolasi.

"Sangat menggembirakan melihat para pengambil keputusan di Washington memajukan kebijakan yang menghormati suara kami dan mendukung kesuksesan jangka panjang Kaktovik," ujar Presiden Kaktovik Iñupiat Corp., Charles “CC” Lampe, dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, aktivis lingkungan dari The Wilderness Society, Meda DeWitt, menilai pemerintah menempatkan kepentingan bisnis di atas kehidupan masyarakat adat, budaya, tanggung jawab spiritual masyarakat, dan kesehatan Arctic Refuge.

Selain membuka peluang pengeboran minyak, pemerintah Trump juga ingin mempercepat proyek pembangunan jalan penghubung antara King Cove dan Cold Bay di Alaska bagian selatan. Jalan ini direncanakan melintasi Suaka Margasatwa Nasional Izembek, yang menjadi rumah bagi ribuan burung migrasi dari seluruh dunia.

Pemerintah berdalih, membangun proyek jalan tersebut penting untuk alasan kemanusiaan, karena akan memudahkan warga King Cove menuju bandara di Cold Bay untuk akses medis darurat.

Namun, kelompok konservasi dan beberapa komunitas adat Yup’ik menolak keras. Mereka khawatir pembangunan jalan akan merusak habitat unggas air dan ekosistem lahan basah yang dilindungi secara internasional.

Organisasi lingkungan Center for Biological Diversity menilai perjanjian pertukaran lahan yang dilakukan untuk proyek jalan itu berisiko tinggi. Mereka menyebut pemerintah menukar sekitar 200 hektar kawasan alami yang tak tergantikan dengan 700 hektar tanah di luar suaka yang nilai ekologisnya jauh lebih rendah.

Namun Senator Republik asal Alaska, Lisa Murkowski, yang sejak lama mendukung proyek jalan ini, mengatakan bahwa rencana itu telah melalui proses pertimbangan yang panjang.Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak akan dilakukan secara besar-besaran.

“Ini bukan jalan besar untuk truk atau kegiatan industri. Hanya jalan kecil sepanjang 18 kilometer yang akan dipakai warga untuk keadaan darurat,” ujarnya.

Meski begitu, para aktivis lingkungan tetap berencana membawa persoalan ini ke pengadilan. Mereka menilai langkah-langkah ini menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi masih sering berbenturan dengan tanggung jawab menjaga alam.

Pengeboran minyak di kawasan Arktik selama bertahun-tahun sekarang menjadi simbol pertarungan dua kepentingan besar yaitu keuntungan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Bagi masyarakat adat seperti Gwich’in, tanah itu bukan sekadar hamparan beku di ujung dunia tapi tempat kehidupan, budaya, dan spiritual mereka tumbuh.

Namun bagi pemerintah dan sebagian penduduk lain, sumber daya alam di bawah tanah beku itu dianggap peluang besar untuk mendongkrak ekonomi daerah terpencil.