Borok Proyek Kereta Cepat: Nama Luhut dan Rini Soemarno Disebut, KPK Didesak Turun Tangan

Suara.com - Skandal dugaan masalah dalam proyek strategis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memasuki babak baru. Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan kini menggema, menyeret nama-nama besar di lingkaran kekuasaan selain Presiden Joko Widodo.

Pengamat ekonomi Antonio Budiawan, secara blak-blakan meminta aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam dan segera mengusut tuntas proyek yang telah menyedot perhatian publik ini. Menurutnya, transparansi penuh hanya bisa dicapai melalui intervensi lembaga antirasuah.

"Agar semua transparan terhadap publik, mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan, khususnya KPK," tegas Antonio dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Bambang Widjojanto, dikutip Kamis (30/10/2025).

Antonio menyoroti perlunya KPK untuk membongkar seluruh proses dari awal hingga akhir, serta mengidentifikasi siapa saja aktor yang paling bertanggung jawab di balik potensi masalah yang ada.

Meski mempertanyakan keterlibatan Presiden, Antonio juga mengarahkan sorotannya pada figur-figur kunci lainnya. "Apakah benar Pak Jokowi itu langsung bertanggung jawab atau memang ini ada oknum di bawahnya yang bermain gitu," ujarnya.

Nama yang secara spesifik disebut adalah mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang pada saat itu menjadi penanggung jawab utama proyek dari sisi kementerian.

Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, juga ikut terseret dalam pusaran polemik ini. Antonio mengutip pernyataan Luhut yang dinilainya sangat krusial dan mengindikasikan adanya masalah serius sejak lama.

"Sewaktu saya menerima proyek ini, proyek ini sudah busuk kata Luhut. Jadi waktu dia 2019 dialihkan sebagai Menko Marves, dia bilang bahwa proyek ini sudah busuk," papar Antonio.

Pernyataan "proyek busuk" dari seorang menteri koordinator sekelas Luhut menjadi sinyal kuat bagi Antonio bahwa proyek KCJB memang sudah bermasalah sejak 2019. Ia mencurigai adanya upaya sistematis untuk cuci tangan dan melimpahkan kesalahan kepada pihak lain.

"Saya lihat ini adalah sudah agenda untuk cuci tangan, cuci tangan lalu mencari kambing hitam," tegasnya.

Dengan lantang, Antonio menunjuk langsung siapa yang menurutnya harus dimintai pertanggungjawaban sebagai "pemilik proyek" pada periode awal yang krusial tersebut.

"Nah, saya lihat kok kambing hitamnya siapa ya? pemilik proyek pada saat itu, Kementerian yang bertanggung jawab siapa? Ya, Rini Soemarno, kan gitu," pungkasnya.