- Ridho Rahmadi sebut kedaulatan digital RI terancam karena infrastruktur dikuasai perusahaan Cina.
- Dominasi ini membuat seluruh data aktivitas digital masyarakat Indonesia mudah diakses pihak asing.
- Solusinya adalah Indonesia harus membangun infrastruktur digital & aplikasi sentral milik sendiri.
Suara.com - Politikus, Ridho Rahmadi, mengingatkan ancaman serius terhadap kedaulatan digital Indonesia yang kini dinilai berada di bawah bayang-bayang Cina.
Ia menyebut, dominasi perusahaan asal Cina dalam pembangunan infrastruktur digital nasional membuat seluruh aktivitas masyarakat Indonesia mudah diakses pihak asing.
“Sekarang ini, Bang, data itu dikatakan the new oil, the new black gold. Yang menguasai data, menguasai masa depan,” ujar Ridho dalam Podcast Refly Harun, dikutip Jumat (31/10/2025).
Ia menjelaskan, di era digital saat ini, representasi manusia di dunia maya sepenuhnya berupa data, mulai dari aktivitas di WhatsApp, riwayat belanja online, hingga preferensi politik.
Semua itu, katanya, bisa dengan mudah diakses oleh pihak yang memiliki infrastruktur digital.
“Yang punya infrastruktur digital itu siapa? Sayangnya, Bang, infrastruktur digital kita dikuasai Cina,” tegasnya.
Menurutnya, Tiongkok kini menguasai lebih dari 41 proyek digitalisasi di Indonesia sejak 2022, termasuk pembangunan kabel internet bawah laut, sistem fiber optik, hingga pusat data.
Salah satu contohnya adalah kabel laut Palapa Ring sepanjang 35.000 km, di mana 1.600 km nya dibangun oleh perusahaan asal Cina di simpul timur Indonesia.
“Mereka ngambil simpul paling penting, salah satunya yang menghubungkan Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara,” katanya.
Selain itu, Cina juga disebut membangun proyek Fiberstar sepanjang 3.000 km dari Jakarta ke Surabaya, yang menghubungkan 95 kota besar.
Hal ini, menurutnya, membuat data seluruh aktivitas digital masyarakat Indonesia dapat diakses dengan mudah oleh pihak luar.
“Ibarat manusia, kita ini udah telanjang di depan Cina,” katanya.
Pakar tersebut mengingatkan bahwa gangguan sistem Pusat Data Nasional (PDN) yang baru-baru ini terjadi hanyalah puncak kecil dari masalah besar kedaulatan digital.
“PDN tumbang itu hanya skala kecil dibanding kalau Cina matikan internet hari ini. Selesai kita,” ujarnya.
“Bayangkan, Bang, kalau mereka matikan banking, payment, aplikasi belanja online, bahkan internet sekaligus. Tinggal tersampaikan ini semua, Whatsapp mati, belanja online mati, dan itu Cina,” lanjutnya.
TERPOPULER
