Suara.com - Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Polri berperan penting dalam kehidupan masyarakat sekaligus jadi bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah mewujudkan Asta Cita. Dari penegakan hukum hingga berbagai kolaborasi mewujudkan ketahanan pangan.
Polri menunjukkan keseriusan memperkuat fungsi perlindungan serta pelayanan bagi masyarakat. Data Januari hingga Oktober 2025 menunjukkan itu. Lebih dari 38 ribu kasus narkoba dengan 51 ribu pelaku dan barang bukti hampir 200 ton diungkap. Perang melawan narkoba ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo dalam Asta Cita ketujuh: memberantas narkoba hingga ke akar.
Dalam konteks itu, Presiden Prabowo turut hadir langsung di Mabes Polri pada 29 Oktober 2025 ketika Polri memusnahkan barang bukti narkoba sebanyak 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun. Prabowo memuji capaian kepolisian dan memandang pemusnahan itu sebagai simbol komitmen kuat Polri memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Selain narkoba, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menindak praktik judi daring. Hingga Oktober 2025, lebih dari 1.200 perkara telah diproses, 1.400 tersangka ditetapkan dan lebih dari 180 ribu situs ilegal diblokir. Polri juga mengusut 13 perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait judi daring dengan total aset lebih dari Rp1 triliun.
Langkah ini menandai keseriusan Polri menghadapi kejahatan lintas negara dan ekonomi digital yang semakin kompleks. Tidak hanya di ranah penegakan hukum, Polri juga mengambil peran dalam agenda pembangunan nasional. Keterlibatan dalam program ketahanan pangan ditunjukkan melalui penanaman jagung di lahan seluas 429 ribu hektare dan panen raya jagung serentak pada kuartal I dan II 2025, dengan total produksi mencapai 2,08 hingga 2,5 juta ton. Polri juga berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, Polri telah membangun 645 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total penerima manfaat lebih dari 600 ribu orang di seluruh Indonesia. Inovasi dalam pembangunan sistem pangan bergizi ini bahkan mendapat apresiasi positif dari Rockefeller Foundation.
Rockefeller Foundation mengaku terkesan dengan kecepatan kerja, efisiensi proses, serta desain bangunan dan tata kelola dapur yang dikembangkan oleh Polri. Hal ini menandai transformasi peran kepolisian yang tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen sosial yang turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Modernisasi Polri
Nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jadi sorotan positif. Kapolri berupaya kepercayaan publik terhadap kepolisian. Jika saat ini tengah ramai dengan isu reformasi Polri, hal itu juga telah digagas Kapolri melalui upaya melanjutkan transformasi menuju Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan). Konsep ini diperkenalkan sejak 2021 sebagai respons terhadap tantangan era digital, keterbukaan informasi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Modernisasi pelayanan publik dilakukan Polri dengan memperbaiki sistem agar lebih cepat, mudah, dan bebas pungli melalui digitalisasi berbagai layanan seperti SIM Online, SKCK Online, dan pelaporan daring.
Kapolri juga menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran untuk menjaga marwah institusi serta membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan penanganan kasus, peningkatan kualitas internal, dan kerja sama dengan lembaga pengawas eksternal. Langkah-langkah tersebut bertujuan membenahi perilaku dan mentalitas anggota agar lebih humanis, berintegritas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Reformasi berkelanjutan terus dilakukan Kapolri agar anggota kepolisian bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, perkembangan teknologi, dan tantangan keamanan yang dinamis—tanpa menunggu krisis atau tekanan publik terlebih dahulu.
Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo menjadi bukti konkret upaya berkelanjutan tersebut. Tim ini menjadi motor penggerak perubahan internal untuk memastikan setiap kebijakan, sistem kerja, hingga kultur organisasi benar-benar mencerminkan semangat profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik yang prima. Namun, yang perlu digarisbawahi, reformasi Polri tidak boleh dipandang sebagai upaya melemahkan institusi melainkan sebagai proses memperkuat fondasi dan marwah kepolisian. Reformasi yang sehat adalah reformasi yang mendorong perbaikan dari dalam, memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki kultur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa mengikis wibawa lembaga.
Dalam konteks ini, Polri berkomitmen menjadikan reformasi sebagai bagian dari budaya kerja berkelanjutan. Setiap anggota didorong untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, terbuka terhadap kritik konstruktif, dan menjaga profesionalitas dalam setiap tindakan. Tujuannya bukan sekadar memperbaiki citra, tetapi membangun kepercayaan publik melalui kinerja nyata di lapangan. Dengan semangat itu, reformasi Polri diharapkan menjadi tonggak hadirnya institusi kepolisian yang semakin tangguh, modern, dan berkeadilan. Polri yang tidak hanya kuat dalam struktur, tetapi juga kokoh dalam moral dan semakin dipercaya oleh rakyat yang dilayaninya.
Sebagai institusi sipil yang diberi mandat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memegang peran penting dalam wajah demokrasi Indonesia. Pemisahan Polri dari TNI setelah Reformasi 1998 bukan sekadar keputusan politik, tetapi penegasan bahwa penegakan hukum dan pelayanan publik harus berdiri di atas nilai-nilai sipil, bukan militeristik. Di sinilah Polri menjadi simbol kekuatan sipil negara yang hadir untuk melindungi rakyat, bukan menguasai mereka.
Dalam konteks itu, reformasi Polri bukan hanya tentang memperbaiki sistem internal, tetapi juga memperkuat jati diri sipil kepolisian di tengah tantangan zaman. Di era digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang, Polri dituntut untuk semakin transparan, profesional, dan humanis—menempatkan kepercayaan masyarakat sebagai sumber kekuatan utama.
Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri jadi langkah penting untuk memastikan arah perubahan tetap berada pada rel yang benar: memperkuat Polri sebagai institusi sipil modern tanpa melemahkan kewenangannya. Reformasi harus menjadikan Polri semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan wibawa dan ketegasan dalam menegakkan hukum.
Menjaga Polri sebagai simbol kekuatan sipil berarti menjaga demokrasi itu sendiri. Sebab hanya melalui institusi penegak hukum yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, negara dapat hadir dengan wajah yang adil dan manusiawi. Polri yang kuat adalah Polri yang dipercaya, kuat karena integritasnya, bukan karena ketakutan yang ditimbulkannya. ***
TERPOPULER
