Di Sidang MKD: Ahli Media Sosial Sebut Isu Demo Agustus Sarat Penggiringan Opini

Suara.com - Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI hari ini mendalami fenomena penyebaran informasi di media sosial terkait demonstrasi bulan Agustus lalu, yang melibatkan lima anggota DPR RI nonaktif.

Anggota MKD DPR RI, Tommy Kurniawan, secara khusus menanyakan kepada Ahli Media Sosial, Ismail Fahmi, mengenai analisisnya terhadap peristiwa yang disebut sebagai "penggiringan persepsi".

Tommy membuka pertanyaan dengan menyinggung video-video yang telah ditampilkan di sidang.

"Sebagai analis atau ahli sosial media, kira-kira kemarin Pak Fahmi kepikiran enggak untuk menganalisis fenomena yang terjadi saat menurut saya itu penggiringan persepsi lah dari video-video yang tadi dilihat (di sidang) melalui tools yang dimiliki Drone Emprit?," tanya Tommy dalam sidang di Ruang MKD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2025).

Ismail menjawab bahwa pihaknya memang telah melakukan analisis mendalam terhadap peristiwa "Agustus Kelabu" tersebut, meskipun tidak spesifik per isu video.

"Pada saat, katakan itu Agustus kelabu ya. Kami membuat analisis dan kita sudah share juga analisis Drone Emprit. Tapi kita enggak spesifik per isu, misalnya video ini. Tapi peristiwa Agustus ini. Di dalamnya mungkin ada video itu," jelasnya.

Ia membeberkan temuannya bahwa narasi mengenai demo sudah muncul sejak tanggal 10 Agustus.

"Jadi yang kami analisis adalah apa yang terjadi sebelum 25 Agustus. Kami menemukan sejak tanggal 10 Agustus itu sudah ada narasi itu. Narasinya adalah akan ada demo. 10 Agustus. Demonya adalah demo buruh tanggal 25 sampai tanggal berapa. Dan isu berkembang terus, memang akan ada demo. Tapi saya perhatikan tanggal 14 mulai ada itu di TikTok," urainya.

Lebih lanjut, Fahmi mengamati adanya arahan tertentu di berbagai platform media sosial.

"Kemudian di IG juga ada. Kemudian di Twitter. Arahan-arahan tertentu. Saya lihat ini seperti bukan dari buruh ya. Misalnya mulai diarahkan ke DPR. Mulai diarahkan serangannya ke wakil rakyat kemudian seperti yang kita lihat tadi. Tapi belum sampai seperti itu. Kemudian naik pesat sekali, saya menggunakan kata kunci, terkait dengan Agustus demo, unjuk rasa Agustus itu, pesat tanggal 19, naik pesat sekali. Tanggal 20 pesat banget," tambahnya.

Ia menyimpulkan adanya penggiringan opini yang telah diciptakan sejak awal oleh akun-akun anonim yang memanfaatkan momen. Ia menekankan pentingnya klarifikasi cepat dari pihak terkait.

"Jadi saya lihat memang ada penggiringan opini dari awal yang sudah diciptakan, oleh akun siapa, ya tadi akun-akun anonim juga memang. Dan ini seperti memanfaatkan momen, ini yang harus kita perhatikan juga ke depan. Ketika ada sebuah isu, saya kira menjadi tanggung jawab kita juga ketika ada isu, itu kena dengan kita dan kita merasa enggak pas, kita harus segera klarifikasi," tegasnya.

Namun, ia menyayangkan lambatnya respons klarifikasi saat itu.

"Tapi saat itu enggak segera klarifikasi. Jadi publik pun, seperti saya bilang tadi, ketika ada sesuatu yang dibelokkan, dianggap sebuah kebenaran. Dan akan viral terus menerus selama tidak ada klarifikasi segera itu juga akan dipercaya sebagai kebenaran," kritiknya.

Ismail juga menyoroti dilema dalam proses klarifikasi.

"Dan pertanyaannya, siapa yang harus melakukan klarifikasi. Kita ada namanya, cek fakta dll, selama ini cara kerjanya itu kadang membutuhkan verifikasi juga kadang dari kepolisian apakah itu benar atau tidak. Sering saya kerja sama sama mereka. Kenapa ini belum diklarifikasi, karena nunggu hasil resminya. Kadang seperti itu. Dan itu kalau sudah ada resmi itu terlambat," katanya.

Khusus mengenai video joget-joget anggota DPR, Ismail menyatakan keheranannya.

"Pada saat kayak ada joget-joget kayak tadi, kita lihat saya juga heran ini kenapa kalau seandainya salah tidak ada klarifikasi cepat. Klarifikasi itu datangnya lama sekali. Baru dibilang bahwa ini bukan karena kenaikan tapi ada lagi, joget-joget itu. Lagu daerah. Ada penjelasan tapi enggak maksimal. Masih kalah dengan narasi yang dibuat bahwa jogetnya itu karena gaji naik. Itu yang selama berhari-hari yang nempel di masyarakat. Itu yang terjadi," pungkasnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI hari ini resmi memulai sidang pendahuluan terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan sejumlah anggota DPR RI nonaktif. Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, memimpin langsung sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum tersebut.

Sidang kali ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli terkait perkara dugaan pelanggaraan etik para anggota DPR RI nonaktif.