Polemik Pahlawan Nasional: Soeharto Masuk Daftar 10 Nama yang akan Diumumkan Presiden Prabowo

Chandra Iswinarno, Faqih Fathurrahman

Senin, 10 November 2025 | 05:36 WIB
Polemik Pahlawan Nasional: Soeharto Masuk Daftar 10 Nama yang akan Diumumkan Presiden Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan nama Soeharto masuk dalam daftar 10 orang yang diberikan gelar pahlawan nasional. (Instagram/kemensetneg.ri)
baca 10 detik
  • Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan Soeharto sebagai salah satu dari 10 pahlawan nasional baru.
  • Pemerintah menyatakan penganugerahan gelar ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar para pemimpin terdahulu.
  • Keputusan ini memicu perdebatan publik yang luas mengenai legasi kompleks era Orde Baru.

Suara.com - Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, memasuki babak baru setelah pemerintah secara resmi mengonfirmasi namanya masuk dalam daftar yang akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pengumuman tersebut rencananya akan disampaikan langsung oleh Prabowo selaku Kepala Negara, mencakup total 10 tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa.

Konfirmasi tersebut datang dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa nama Soeharto menjadi salah satu yang dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah.

"Kurang lebih 10 nama. Ya masuk (nama Soeharto)," kata Prasetyo usai Rapat Terbatas (Ratas) di Kertanegara, Minggu (9/11/2025).

Prasetyo berdalih, masuknya nama Soeharto dalam wacana menjadi pahlawan nasional lantaran menghormati jasa yang pernah ditinggalkan untuk negara.

Menurutnya, pemerintah memandang perlu untuk memberikan apresiasi terhadap kontribusi para pemimpin masa lalu.

"Sekali lagi, sebagaimana kemarin juga kami sampaikan, itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara," jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa keputusan ini telah melalui proses konsolidasi dan penyerapan aspirasi dari berbagai lembaga tinggi negara serta tokoh masyarakat.

Hal ini termasuk mendengarkan pendapat dan masukan dari Ketua MPR dan Wakil Ketua DPR RI.

baca juga

"Karena memang cara bekerja beliau, beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh bapak presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua PBNU Savic Ali menegaskan penolakan pemberian tanda jasa pahlawan nasional kepada Soeharto.

Ia mengungkapkan bahwa Orde Baru di dalam kepemimpinannya telah mengebiri Nahdlatul Ulama di segala level, mulai politik sampai pendidikan.

Contohnya, ucap Savic, pada pemilu 1971 ketika NU dipaksa lebur menjadi PPP dan mulai politik satu arah, semuanya harus pro Soeharto lewat Golkar.

"KH Idham Chalid pernah berkata kita disuruh tanding tinju, tetapi kedua tangan kita diikat. Namun, suara NU di pemilu bertahan di angka 18 persen, artinya NU mampu bertinju dengan kedua tangannya diikat," tutur Savic.

"Kalau Soeharto dipahlawankan, nggak ketemu nalar kita karena Soeharto bagian dari masalah; legacynya banyak yang bermasalah, korbannya banyak sekali," sambung dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Soeharto, Gus Dur, Hingga Marsinah Jadi Calon Pahlawan Nasional, Kapan Diumumkan?

Soeharto, Gus Dur, Hingga Marsinah Jadi Calon Pahlawan Nasional, Kapan Diumumkan?

News | Senin, 10 November 2025 | 05:01 WIB

Bukan Soal Kontroversi, Ini Alasan Soeharto Disebut Layak Dihargai Sebagai Pahlawan Nasional

Bukan Soal Kontroversi, Ini Alasan Soeharto Disebut Layak Dihargai Sebagai Pahlawan Nasional

News | Minggu, 09 November 2025 | 18:11 WIB

Surya Paloh: Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional, Pro Kontra Urusan Nanti

Surya Paloh: Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional, Pro Kontra Urusan Nanti

News | Minggu, 09 November 2025 | 16:10 WIB

Terkini

KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR

KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:45 WIB

Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung

Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:44 WIB

OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama

OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 11:38 WIB

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:22 WIB

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 10:13 WIB

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:29 WIB

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:03 WIB

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:55 WIB

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:38 WIB

3  Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:42 WIB