Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG

Suara.com - Pemerintah mengemukakan wacana serius untuk membatasi hingga menutup peredaran sejumlah game online di Indonesia, sebagai buntut tragedi yang terjadi di SMA 72 Jakarta.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang mencari solusi untuk menekan dampak negatif dari fenomena ini.

“Kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online,” kata Prasetyo, usai Rapat Terbatas (Ratas) di Kertanegara, Minggu (9/11/2025).

Menurut Prasetyo, beberapa game online terindikasi mengandung elemen yang tidak baik dan berpotensi merusak moral generasi muda.

“Karena, tidak menutup kemungkinan, game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan,” katanya.

Dugaan keterkaitan aksi FN dengan game online diperkuat oleh temuan barang bukti berupa sepucuk laras panjang mainan di dekat lokasi kejadian.

Insiden ini menjadi pemicu utama bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan terkait peredaran game dengan rating kekerasan.

Secara spesifik, Prasetyo menyebut PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) sebagai salah satu game yang masuk dalam radar pengawasan ketat pemerintah untuk segera diblokir.

PUBG, sebuah permainan bergenre battle royale yang sangat populer, dinilai secara eksplisit mempertontonkan penggunaan berbagai jenis senjata api dalam simulasi perang.

“Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi,” katanya.

Prasetyo juga menyoroti bahaya psikologis yang mengancam anak di bawah umur jika mereka mengakses permainan semacam ini tanpa pengawasan orang tua.

Paparan terhadap aksi kekerasan virtual, meskipun dalam konteks permainan, dikhawatirkan dapat menormalisasi perilaku agresif dalam kehidupan nyata.

“Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja,” katanya.

Sementara itu, anak yang diduga terlibat dalam kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta dipindah dari Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) ke RS Polri.

Pemindahan dilakukan karena kondisi yang bersangkutan masih memerlukan pengawasan medis intensif setelah menjalani operasi di bagian kepala.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa sejak pemindahan tersebut, penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) ini kini berada di bawah otoritas kepolisian.

“Terduga pelaku sudah tidak di sini (RSIJ). Jadi, sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Polri. Kami harus koordinasi dengan Kapolri untuk bisa bertemu,” ujar Mu’ti usai menjenguk para korban ledakan di RSIJ Cempaka Putih, Minggu (9/11/2025).

Meski fokus utama pemerintah saat ini adalah pemulihan para korban, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendekatan serupa juga akan diterapkan terhadap anak yang menjadi terduga pelaku.

“Pemulihan psikologis tidak hanya untuk korban, tapi juga untuk anak yang terlibat. Ia tetap anak yang berhak atas pendampingan dan perlindungan hukum,” tegasnya.

Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, anak tersebut sebelumnya menjalani operasi di bagian kepala dan kini dirawat di ruang ICU dengan pengawasan ketat.

“Ia sudah sadar, tetapi masih harus menjalani perawatan bertahap,” kata Budi.