- Penganugerahan gelar pahlawan Soeharto menuai sorotan media internasional.
- Media asing mengungkit kembali masa lalu kelam rezim Orde Baru.
- Aktivis HAM dan para korban menentang keras keputusan tersebut.
Dokumen rahasia yang dirilis pada 2017 menunjukkan bahwa Amerika Serikat mendukung pembantaian anti-komunis ini dengan memberikan daftar nama petinggi partai komunis, peralatan, hingga uang kepada tentara Indonesia.
Banyak yang berpendapat bahwa target pembersihan bukan hanya komunis, tetapi juga etnis Tionghoa atau siapa pun yang memiliki pandangan kiri.
Pada tahun 2016, sebuah pengadilan internasional di Den Haag bahkan menyatakan AS, Inggris, dan Australia terlibat dalam kejahatan kemanusiaan pada pembunuhan massal 1965.
Selama 31 tahun berkuasa, Soeharto menindak keras para kritikus dan lawan politik.
Di sisi lain, beberapa pihak memujinya atas kebijakan yang memacu pertumbuhan ekonomi pesat dan stabilitas politik.
Namun, pada saat yang sama, ia dituduh menyedot uang negara dalam jumlah fantastis, membiayai gaya hidup mewah keluarganya yang memicu kemarahan publik.
Kekuasaannya berakhir pada 1998 setelah krisis finansial Asia memicu protes massal dan memaksanya mundur.
Mengapa Prabowo Memberi Gelar Pahlawan?
Keterkaitan personal antara Prabowo dan Soeharto menjadi fokus utama analisis media asing.
Baca Juga: Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
Prabowo pernah menjadi bagian dari keluarga Cendana setelah menikahi putri Soeharto pada tahun 1983, meskipun mereka bercerai setelah Soeharto lengser.
Prabowo juga seorang komandan militer di era Soeharto dan bertugas dalam kampanye kontroversial di Papua Barat dan Timor Timur.
Ia dituduh menculik aktivis selama protes massal 1998 yang menyebabkan kejatuhan Soeharto, tuduhan yang selalu ia sangkal.
"Kini, sebagai presiden, keputusannya dianggap berisiko memundurkan kemajuan demokrasi yang diraih sejak era otoritarianisme," demikian tertulis dalam artikel CNN Internasional.
Kelompok masyarakat sipil mengkritik langkah Prabowo yang memperluas peran militer ke wilayah sipil, yang dianggap bisa membawa Indonesia kembali ke militerisme era Soeharto.
Protes Keras dari Aktivis dan Korban
