Soeharto Jadi Pahlawan, Media Asing Sorot Sisi Gelap Diktator dan Pembantaian Massal

Dokumen rahasia yang dirilis pada 2017 menunjukkan bahwa Amerika Serikat mendukung pembantaian anti-komunis ini dengan memberikan daftar nama petinggi partai komunis, peralatan, hingga uang kepada tentara Indonesia.

Banyak yang berpendapat bahwa target pembersihan bukan hanya komunis, tetapi juga etnis Tionghoa atau siapa pun yang memiliki pandangan kiri.

Pada tahun 2016, sebuah pengadilan internasional di Den Haag bahkan menyatakan AS, Inggris, dan Australia terlibat dalam kejahatan kemanusiaan pada pembunuhan massal 1965.

Selama 31 tahun berkuasa, Soeharto menindak keras para kritikus dan lawan politik.

Di sisi lain, beberapa pihak memujinya atas kebijakan yang memacu pertumbuhan ekonomi pesat dan stabilitas politik.

Namun, pada saat yang sama, ia dituduh menyedot uang negara dalam jumlah fantastis, membiayai gaya hidup mewah keluarganya yang memicu kemarahan publik.

Kekuasaannya berakhir pada 1998 setelah krisis finansial Asia memicu protes massal dan memaksanya mundur.

Mengapa Prabowo Memberi Gelar Pahlawan?

Keterkaitan personal antara Prabowo dan Soeharto menjadi fokus utama analisis media asing.

Prabowo pernah menjadi bagian dari keluarga Cendana setelah menikahi putri Soeharto pada tahun 1983, meskipun mereka bercerai setelah Soeharto lengser.

Prabowo juga seorang komandan militer di era Soeharto dan bertugas dalam kampanye kontroversial di Papua Barat dan Timor Timur.

Ia dituduh menculik aktivis selama protes massal 1998 yang menyebabkan kejatuhan Soeharto, tuduhan yang selalu ia sangkal.

"Kini, sebagai presiden, keputusannya dianggap berisiko memundurkan kemajuan demokrasi yang diraih sejak era otoritarianisme," demikian tertulis dalam artikel CNN Internasional.

Kelompok masyarakat sipil mengkritik langkah Prabowo yang memperluas peran militer ke wilayah sipil, yang dianggap bisa membawa Indonesia kembali ke militerisme era Soeharto.

Protes Keras dari Aktivis dan Korban

Keputusan ini memicu reaksi keras. Para aktivis berkumpul di Jakarta pekan lalu untuk memprotes, membawa plakat bertuliskan: "Pelanggar hak asasi manusia" dan "Soeharto bukan pahlawan."

Amnesty International menyebut tindakan ini sebagai upaya untuk menulis ulang sejarah.

Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch untuk Indonesia, juga mengutuk langkah tersebut.

"Kegagalan meminta pertanggungjawaban (Soeharto) dan para jenderalnya yang kejam memfasilitasi pemutihan dan distorsi sejarah yang kini terjadi di bawah kepemimpinan Prabowo," tulisnya dalam sebuah pernyataan.

Luka paling dalam dirasakan oleh para penyintas dan keluarga korban.

"Saya terkejut, kecewa, dan marah dengan keputusan absurd pemerintah ini," kata Bedjo Untung kepada Associated Press.

Untung dipenjara tanpa pengadilan karena dituduh memiliki hubungan dengan komunis dari tahun 1970-1979, di mana ia disiksa dan keluarganya menghadapi diskriminasi.

"Rasanya sangat tidak adil, kami masih hidup dengan penderitaan hingga hari ini," tambahnya.

Namun, pembelaan datang dari keluarga Soeharto.

"Kami tidak perlu membela diri... tidak ada yang disembunyikan," kata Siti Hardijanti Rukmana, putri Soeharto, kepada wartawan setelah upacara.

"Kami telah mengucapkan terima kasih kepada presiden karena telah menunjuk ayah kami sebagai pahlawan nasional dan mungkin karena beliau juga seorang prajurit jadi beliau tahu apa yang telah ayah saya lakukan."