Viral Usul Ganti Ahli Gizi dengan Lulusan SMA, Ini Klarifikasi Lengkap Wakil Ketua DPR Cucun

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, akhirnya buka suara setelah potongan pernyataannya mengenai peran ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral dan memicu polemik di media sosial. Ia menegaskan bahwa konteks ucapannya telah dipotong dan disalahpahami.

Klarifikasi ini disampaikan Cucun usai menggelar pertemuan penting dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (17/11/2025).

Cucun menjelaskan, narasi yang menjadi sorotan publik itu berawal dari diskusi mendalam mengenai kelangkaan tenaga ahli gizi untuk dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebuah isu yang telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI.

“Berangkat dari hasil RDP Komisi IX. Itu sudah tersiar, rapat DPR juga terbuka. Teman-teman ahli gizi sudah tahu bahwa ada kesepakatan minta dicari solusi,” kata Cucun.

Salah satu masalah krusial yang diungkap adalah seringnya terjadi perpindahan ahli gizi dari satu dapur ke dapur lain, yang pada akhirnya menghambat kelancaran operasional program MBG di lapangan.

“Yang ini bisa jalan, tapi yang sana macet, karena belum ada ‘kawin’ antara Persagi dengan BGN, jadi tidak bisa menindak ahli gizinya. Ini momentum yang bagus,” ujarnya.

Cucun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat meniadakan peran vital ahli gizi. Justru, ia meminta agar memaksimalkan terlebih dahulu tenaga profesional yang ada.

Titik temu persoalan ini, menurutnya, ada pada perjanjian kerja sama yang jelas antara pihak terkait.

“Sebagai wakil rakyat saya sampaikan, ‘tolong pak, maksimalkan dulu saja’. Titik temunya nanti ketika ada perjanjian kerja sama ini,” tegasnya.

Konteks Pelatihan Lulusan SMA

Mengenai usulan kontroversial untuk melatih lulusan SMA, Cucun meluruskan bahwa itu adalah skenario alternatif atau rencana darurat. Opsi tersebut akan dipertimbangkan hanya jika target 20 ribu dapur MBG hingga Desember tidak tercapai karena kekurangan tenaga ahli gizi bersertifikat.

Pelatihan itu pun, sambungnya, bukan berarti mengabaikan standar. Tenaga yang dilatih tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku untuk menjadi pekerja terampil.

“Kalau misalkan tidak ada ahli gizi dan usulannya seperti itu, kita latih. Tetap, karena ini berbicara gizi. Ada UU 17/2023, Kolegium, assessment, uji kompetensi. Itu tetap harus diikuti untuk skill worker,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Konsolidasi SPPG di Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025), pernyataan Cucun menjadi viral. Ia menyoroti kurangnya ahli gizi dan melontarkan wacana untuk mengganti diksi 'ahli gizi' menjadi 'tenaga yang menangani gizi'.

"Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan 'karena saya ahli gizi'. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)," demikian kutipan pernyataan Cucun yang beredar luas.

Lebih jauh, Cucun menekankan bahwa fokus utamanya adalah pengawasan program MBG yang menggunakan dana APBN. Ia mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan anggaran dan kualitas makanan yang menjadi hak anak-anak Indonesia.

"Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi," pungkasnya.