- Presiden Prabowo pertanyakan dana Pemda Rp203 triliun yang mengendap di bank.
- Mendagri sebut dana untuk bayar kontrak akhir tahun dan gaji bulan Januari.
- Realisasi belanja daerah baru 68 persen, pemerintah dorong percepatan penyerapan anggaran.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan alasan mengapa dana pemerintah daerah senilai total Rp203 triliun masih mengendap di perbankan dan belum dibelanjakan. Pertanyaan ini disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sebuah rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
"Beliau tanya, kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan dana di bank? Totalnya lebih kurang Rp203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, dan kota," kata Tito usai rapat.
Menjawab pertanyaan tersebut, Tito menjelaskan beberapa penyebab utama. Pertama, banyak kepala daerah baru dilantik pada Februari 2025, sehingga terjadi perlambatan penyerapan anggaran saat mereka menyusun jajaran pejabatnya.
"Mereka lagi menyusun, dalam tanda petik, kabinetnya, itu membuat perlambatan," jelas Tito.
Kedua, dana tersebut juga disiapkan untuk membayar kontrak-kontrak pekerjaan yang akan selesai di akhir tahun. Terakhir, Pemda harus menyiapkan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional pada Januari, sebagai antisipasi jika dana transfer dari pusat terlambat.
"Kalau daerah, dia akan membayar sendiri. Kalau dana transfer pusat terlambat, dia bisa menalangi, karena gaji tidak boleh ditunda," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga melaporkan kepada Presiden mengenai realisasi anggaran daerah per 23 November 2025. Rata-rata pendapatan daerah telah mencapai 82-83 persen, sementara realisasi belanja baru berada di angka 68 persen.
"Kita mendorong tentunya belanjanya di atas 75 persen, 80 persen, supaya uang beredar di masyarakat," pungkas Tito.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Audit Kematian Ibu Hamil di Papua, Aktivis Sebut Kasus Femisida
