REGIONAL:
- Idrus menyoroti dinamika PBNU dan meminta konflik internal segera dijernihkan dari konsolidasi kelompok tertentu.
- Ia menekankan PBNU harus kembali pada nilai kolektivitas, musyawarah, serta menjauhi perebutan kekuasaan oleh elit.
- PBNU telah menegaskan kepengurusan harus tuntas sampai Muktamar melalui kesepakatan ulama pada Minggu (23/11/2025).
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan alim ulama di kantor PBNU, Minggu (23/11/2025) malam.
Katib Aam PBNU Ahmad Said Asrori menyampaikan kesepakatan bahwa kepengurusan PBNU saat ini harus diselesaikan dalam satu periode.
"Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang Muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini," kata Asrori usai pertemuan.
Asrori lantas menegaskan tidak ada pemgunduran diri yang harus dilakukan oleh kepengurusan PBNU periode sekarang. Hal ini sekaligus menegaskan tentang dinamika yang terjadi di internal organisasi.
"Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada," kata Asrori.
Ia menegaskan pergantian kepengurusan hanya dilakukan melalui mekanisme Muktamar.
"Semua harus, semuanya pengurusan harian PBNU mulai Rais Aam sampai jajaran, Ketua Umum dan jajaran sempurna sampai Muktamar yang akan datang. Kalau ada pergantian itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ramadan. Dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan," tuturnya.
Ketua Umum PBNU, Gus Yahya menegaskan hal senada. Ia menyerahkan segala permasalahan di internal organisasi harus diselesaikam sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
TERPOPULER