- KPK mengeksekusi pembebasan tiga mantan direksi PT ASDP, termasuk Ira Puspitadewi, pada Jumat (28/11/2025) dari Rutan KPK.
- Eksekusi dilakukan setelah KPK menerima Keputusan Presiden yang memberikan rehabilitasi nama baik kepada ketiga terpidana korupsi tersebut.
- Ketiga terpidana tersebut sebelumnya divonis bersalah oleh PN Jakarta Pusat terkait kasus dugaan korupsi kerja sama usaha PT Jembatan Nusantara.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan sebuah prosedur hukum yang dramatis pada Jumat (28/11/2025). Lembaga antirasuah ini melakukan eksekusi terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspitadewi, beserta dua mantan direksi lainnya, sesaat sebelum mereka dibebaskan dari Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses administrasi hukum yang kompleks, menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang memberikan rehabilitasi kepada ketiga terpidana kasus korupsi tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya harus terlebih dahulu menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum pada akhirnya melaksanakan perintah Keppres.
"Pada sore hari ini kami melakukan eksekusi atas keputusan inkrah dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan para tahanan Ibu Ira, Bapak Hari, Bapak Yusuf," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Menurut Budi, proses administrasi pembebasan ini telah berlangsung sejak pagi hari, setelah KPK secara resmi menerima salinan Keppres mengenai rehabilitasi nama baik Ira dan kedua rekannya.
"Sudah kami lakukan seluruh prosesnya dengan baik, dengan lancar," ujar Budi.
Pembebasan ini menjadi babak akhir dari kasus dugaan korupsi pada proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP.
Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada Eks Direktur Utama ASDP Ira Puspitadewi, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi.
Kabar mengenai terbitnya Keppres ini sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
"Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, Alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Dasco.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis bersalah. Ira Puspitadewi divonis dengan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
Sementara itu, Harry Muhammad Adhi Caksono dan Muhammad Yusuf Hadi masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda senilai Rp250 juta.
Namun, putusan tersebut tidak bulat. Ketua Majelis Hakim, Sunoto, justru menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Dalam pandangannya, para terdakwa tidak seharusnya dihukum.
"Para terdakwa seharusnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau ontslag,” kata Sunoto saat membacakan putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).
TERPOPULER
