Bukan Bencana Alam! WALHI Bongkar Dosa Investasi Ekstraktif di Balik Banjir Maut Sumatra

Suara.com - Bencana banjir dan longsor dahsyat yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25–27 November kemarin, yang menewaskan 442 orang dan menyebabkan 402 lainnya hilang, bukanlah sekadar fenomena alam biasa.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) membongkar fakta mengejutkan bahwa tragedi banjir bandang ini merupakan puncak dari bencana ekologis yang diproduksi oleh kerusakan lingkungan masif selama bertahun-tahun.

Menurut catatan WALHI, kerentanan ekologis di ketiga provinsi tersebut terus berada di titik nadir. Penyebab utamanya adalah perubahan bentang alam dan degradasi ekosistem penting, terutama hutan, yang diperparah oleh krisis iklim pemicu cuaca ekstrem.

Data menunjukkan, sepanjang periode 2016–2025, kawasan hutan seluas 1,4 juta hektare di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah lenyap.

Kerusakan kolosal ini bukan terjadi tanpa sebab. WALHI mengidentifikasi adanya aktivitas dari 631 perusahaan—mulai dari pemegang izin tambang, perkebunan sawit, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), hingga proyek energi seperti geotermal, PLTA, dan PLTM—sebagai biang kerok utama.

Jika ditelusuri, seluruh titik bencana besar di tiga provinsi itu berhulu di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang membentang di sepanjang hutan Bukit Barisan.

Ratusan Perusahaan Kepung Sumatra Utara

Di Sumatera Utara saja, data WALHI mencatat wilayah ini dikepung oleh 36 perusahaan pemegang PBPH, 146 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) sawit, dan 400 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan. Belum lagi ditambah 11 perusahaan pemegang izin geotermal/panas bumi, 38 perusahaan pemegang izin PLTM, dan 1 perusahaan pemegang izin PLTA.

Daerah yang paling merasakan dampaknya adalah Ekosistem Harangan Tapanuli (Ekosistem Batang Toru), yang mencakup Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Di wilayah kritis ini, deforestasi telah mencapai 72.938 hektare sejak 2016 akibat operasi dari 18 perusahaan.

Kondisi Kritis DAS di Aceh

Situasi tak kalah mengkhawatirkan terjadi di Aceh. Dari total 954 DAS yang ada, 60 persen di antaranya berada di kawasan hutan, dan 20 DAS kini berstatus kritis. Kerusakan di beberapa DAS bahkan sudah mencapai level yang sangat parah:

• DAS Krueng Trumon: hilang 43 persen tutupan hutan dalam periode 2016–2022.
• DAS Singkil: kehilangan hutan seluas 820.243 hektare dalam 10 tahun, kini hanya tersisa 33 persen.
• DAS Jambo Aye: rusak 44,71 persen.
• DAS Peusangan: rusak 75,04 persen.
• DAS Krueng Tripa: rusak 42,42 persen.
• DAS Tamiang: rusak 36,45 persen.

Hulu Bukit Barisan di Sumatera Barat Tergerus

Sementara itu, di Sumatera Barat, DAS Aia Dingin seluas 12.802 hektare yang menjadi penyangga utama Kota Padang mengalami degradasi berat.

WALHI mencatat bahwa sejak 2001 hingga 2024, DAS ini telah kehilangan 780 hektare tutupan pohon. Mayoritas kerusakan terjadi di bagian hulu, wilayah yang semestinya menjadi benteng ekologis untuk mencegah banjir bandang.

WALHI: Ini Bencana Ekologis, Bukan Bencana Alam

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Aceh, Ahmad Solihin, menegaskan bahwa bencana besar yang melumpuhkan 16 kabupaten di Aceh merupakan alarm keras atas kerusakan lingkungan yang selama ini dibiarkan.

"Bencana kali ini bukan hanya fenomena alamiah, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan pemerintah yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup masyarakat melalui investasi ekstraktif yang rakus ruang," tegas Solihin.

Menurutnya, banjir yang terus berulang adalah akumulasi dari deforestasi, ekspansi perkebunan sawit, hingga maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dibiarkan merajalela. Ia mengkritik pemerintah yang gagal mengatasi masalah dari akarnya.

"Pemerintah gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran, justru terpaku pada solusi tambal sulam di hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai," kritiknya.

Bagi WALHI, data kerusakan yang masif ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa bencana di Sumatera bukanlah sebuah kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari rusaknya bentang alam dan tata kelola yang lebih mengutamakan investasi ekstraktif ketimbang keselamatan ekologis dan nyawa warganya.