- Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati RUU Penyesuaian Pidana pada Selasa (2/12/2025) di Senayan.
- RUU ini bertujuan menyelaraskan ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem pemidanaan KUHP baru.
- Pengesahan ini krusial untuk menghindari tumpang tindih dan menciptakan sistem hukum terpadu modern.
Suara.com - Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan ini dicapai setelah Komisi III bersama pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, mengambil keputusan tingkat pertama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
Dalam rapat tersebut, delapan fraksi telah menyampaikan pandangan mini fraksi dan seluruhnya menyatakan persetujuan terhadap RUU Penyesuaian Pidana.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, yang memimpin jalannya rapat kemudian meminta persetujuan akhir dari para peserta rapat.
"Apakah RUU Penyesuaian Pidana dapat kita setujui dan selanjutnya kita bawa ke tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, setuju ya," ujar Dede Indra Permana dalam rapat.
"Setuju," jawab serempak anggota dewan yang hadir.
Sementara itu, Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, menekankan pentingnya RUU ini segera disahkan untuk menjadi landasan yuridis yang menyelaraskan seluruh ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
"Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana disusun dalam rangka penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP, peraturan daerah, dan ketentuan pidana dalam KUHP agar selaras dengan sistem pemidanaan baru," ujar Eddy saat membacakan pandangan pemerintah.
Ia menjelaskan, bahwa penyesuaian ini krusial agar sistem hukum berjalan terpadu, konsisten, modern, serta mencegah tumpang tindih aturan. Ia menjabarkan empat pertimbangan utama dalam penyusunan RUU ini.
Pertama, tuntutan perkembangan masyarakat akan harmonisasi pemidanaan di undang-undang sektoral dan peraturan daerah (Perda) agar sesuai filosofi KUHP baru.
Kedua, perlunya konversi pidana kurungan dalam undang-undang maupun Perda, mengingat KUHP baru telah menghapus pidana kurungan sebagai pidana pokok.
Ketiga, adanya kebutuhan penyempurnaan redaksional dan norma dalam KUHP, khususnya terkait pola minimum khusus dan pidana kumulatif.
Keempat, desakan untuk menghindari kekosongan hukum maupun disparitas pemidanaan di berbagai sektor.
RUU Penyesuaian Pidana memuat tiga pengaturan pokok, yakni penyesuaian pidana terhadap undang-undang di luar KUHP (termasuk penghapusan pidana kurungan dan penyesuaian kategori denda), pembatasan kewenangan pemidanaan dalam Perda (hanya pidana denda maksimal kategori III dan penghapusan pidana kurungan), serta penyempurnaan beberapa ketentuan dalam KUHP agar lebih efektif dan tidak multitafsir.
"Melalui proses penyesuaian ini, pemerintah mengharapkan agar seluruh ketentuan pidana dapat beroperasi dalam suatu sistem hukum yang terintegrasi dan modern, sehingga mampu mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan, serta mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih konsisten, proporsional, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara," pungkasnya.
TERPOPULER
