Pemerintah-DPR Sepakat Pertegas Pencabutan Hak Profesi bagi 'Residivis' di RUU Penyesuaian Pidana

Suara.com - Pemerintah dan DPR RI menyepakati pengetatan aturan pidana tambahan berupa pencabutan hak profesi dalam Rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

Kesepakatan ini menyasar pelaku kejahatan yang kembali melakukan tindak pidana serupa saat menjalankan profesinya.

Hal itu disepakati dalam rapat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Tim Badan Keahlian DPR RI memaparkan bahwa ketentuan ini berlaku apabila pelaku mengulangi perbuatannya dalam kurun waktu dua tahun setelah putusan pemidanaan sebelumnya berkekuatan hukum tetap (inkrah). Aturan ini mengadopsi prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 86 huruf F.

"Ayat 2: Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf F,” demikian dibacakan Tim Badan Keahlian DPR RI dalam rapat tersebut.

Merespons rumusan tersebut, Fraksi PDIP mengajukan sejumlah usulan penegasan. Salah satunya adalah penambahan penjelasan pada Ayat (2) untuk memperjelas hubungan antara profesi yang dijalankan dengan tindak pidana yang dilakukan, guna menghindari multitafsir.

"Kemudian usul perubahannya, tambah di bagian penjelasan Ayat 2 tersebut menegaskan hubungan antara profesi dan tindak pidana, misalnya jurnalis, penyiar, dan sebagainya,” papar Tim Badan Keahlian saat membacakan usulan Fraksi PDIP.

Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta agar mekanisme pencabutan hak profesi diatur secara ketat melalui putusan pengadilan dan tercatat secara resmi.

"Bahwa pencabutan hak dilakukan melalui putusan pengadilan yang dieksekusi menurut mekanisme RUU KUHAP, pencatatan dan pemberitahuan ke lembaga profesi,” lanjut paparan usulan tersebut.

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menyambut baik usulan tersebut.

Pria yang akrab disapa Eddy ini menegaskan bahwa pemerintah sepakat untuk memasukkan penjelasan tambahan, termasuk contoh spesifik profesi agar tercipta kepastian hukum.

"Kami setuju, pertama dengan usulan dari PDIP untuk ditambahkan penjelasan. Kami setuju. Jadi memberikan contoh profesi itu seperti jurnalis, penyiar, dan lain sebagainya,” ujar Eddy.

Ia menilai, penguatan pada bagian penjelasan ini krusial untuk memastikan tidak ada keragu-raguan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang menyalahgunakan profesinya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Eddy dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin (24/11/2025).

Mewakili Presiden Prabowo Subianto, Eddy Hiariej menekankan bahwa regulasi ini bersifat krusial dan mendesak untuk disahkan demi menghindari kekacauan hukum saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru berlaku efektif.

Dalam penyampaian keterangan pemerintah, Eddy mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memiliki perhatian khusus terhadap harmonisasi sistem hukum nasional.

Menurutnya, RUU ini disebut sebagai langkah strategis untuk memastikan transisi menuju sistem pemidanaan baru berjalan mulus.