REGIONAL:
- Netizen ramai memposting kondisi Aceh Tamiang yang terisolir berhari-hari tanpa bantuan setelah banjir bandang, memicu kritik terhadap pemerintah.
- Warga Aceh Tamiang putus asa karena enam hari tanpa logistik, sementara kunjungan Prabowo dinilai tidak menyasar wilayah terdampak terparah.
- Pesan warga yang meminta pertolongan viral, menyoroti minimnya penanganan dan kewalahan pemerintah dalam menghadapi banjir besar di Aceh Tamiang.
Data sementara menyebut lebih dari 300 ribu jiwa di Aceh Tamiang terdampak banjir bandang, dengan 12 kecamatan masih terisolasi total. Listrik padam. Sinyal hilang.
Semua jalur darat lumpuh akibat longsor dan jembatan yang terputus. Perahu evakuasi sangat terbatas. Rumah sakit turut tergenang.
Banyak warga telah 5–6 hari tanpa makanan, hanya bertahan dengan apa yang tersisa. Ibu menyusui kehabisan asupan, lansia sakit tidak bisa dijemput tim medis, dan keluarga-keluarga terjebak di lantai dua rumah karena air belum surut.
Di sejumlah desa, warga mengaku tidak menerima bantuan makanan sedikit pun sejak banjir pertama kali menghantam.
Pemerintah daerah dan relawan bekerja 24 jam, tetapi mereka sendiri mengakui situasinya terlalu besar untuk ditangani secara mandiri. Alat berat tenggelam, jalur logistik putus, dan banyak titik terisolasi tak bisa dijangkau.
Di Tengah Krisis, Kunjungan Presiden Justru Tak ke Tamiang
Puncak kekecewaan publik muncul ketika Presiden Prabowo Subianto tiba di Aceh pada 1 Desember 2025.
Masyarakat yang mengikuti perkembangan melalui berita berharap kehadiran Presiden dapat mempercepat bantuan ke wilayah terdampak paling parah, yakni Aceh Tamiang.
Namun harapan itu pupus saat Presiden justru memilih meninjau banjir bandang di Aceh Tenggara. Dalam kunjungannya, Presiden berdialog dengan penyintas, meninjau kerusakan jembatan, dan memberikan instruksi penanganan darurat.
Tapi warga Aceh Tamiang—yang sedang berjuang untuk bertahan hidup—tidak masuk dalam agenda kunjungan tersebut.
Postingan bernada kecewa menyebar cepat, memperkuat kesan bahwa Aceh Tamiang seolah diabaikan, padahal kondisinya darurat kemanusiaan.
Saat Negara Terlambat, Netizen Bergerak
Di tengah nihilnya akses dan lambatnya bantuan, masyarakat Aceh Tamiang justru mengandalkan masyarakat sipil: netizen, jurnalis, influencer, komunitas, dan kelompok kemanusiaan.
Ratusan ribu unggahan meminta perhatian, tagar darurat kemanusiaan bermunculan, akun-akun besar diberi tag massal, warga di luar Aceh saling berbagi kontak relawan dan perahu, media lokal mulai melansir laporan berdasarkan screenshot warga.
Bagi mereka, kehadiran negara adalah bentuk pengakuan bahwa hidup mereka penting. Bahwa penderitaan mereka didengar. Bahwa mereka bukan angka di laporan.
Teriakan warga di media sosial adalah bukti betapa kecilnya ruang antara harapan dan keputusasaan, karena di tengah bencana, waktu adalah nyawa.
Peristiwa banjir bandang di Aceh Tamiang bukan sekadar problem curah hujan ekstrem. Ini adalah cermin rapuhnya sistem penanggulangan bencana nasional, mulai dari infrastruktur, kesiapan logistik, distribusi bantuan, hingga kehadiran pemimpin.
TERPOPULER
