Infografis
- Taman Nasional Tesso Nilo hancur akibat alih fungsi menjadi kebun sawit ilegal.
- Warga lokal dan negara berkonflik sengit dalam memperebutkan hak atas tanah.
- Solusi adil menuntut pengakuan hak masyarakat, bukan sekadar penegakan hukum kaku.
Mencari Jalan Tengah di Tengah Konflik
Upaya penyelesaian yang inklusif, seperti mediasi dan pengakuan hak, belum berjalan mulus. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan memperingatkan bahwa relokasi paksa warga TNTN berpotensi melanggar HAM, dengan ancaman penutupan sekolah dan kehadiran aparat bersenjata.
Warga pun menuntut solusi yang adil. Dalam musyawarah dengan pemerintah daerah pada 21 Juli 2025, mereka menolak mentah-mentah segala bentuk relokasi mandiri. "Kami minta pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi konkret yang berpihak kepada rakyat," ujar salah seorang peserta.
Namun, jalan menuju solusi terhalang berbagai rintangan: data masyarakat yang belum pasti, transparansi korporasi besar yang minim, dan proses legalisasi hak masyarakat yang berjalan lamban.
Pada akhirnya, drama di Tesso Nilo menunjukkan bahwa menjaga hutan bukan sekadar soal mengusir manusia. Ia menuntut keadilan sosial, pengakuan hak, penegakan hukum yang tidak tebang pilih, dan pelibatan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, konservasi. Jika tidak, benteng terakhir keanekaragaman hayati Sumatra ini tidak hanya akan runtuh secara ekologis, tetapi juga meninggalkan luka kemanusiaan yang dalam.
