Infografis
- Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Partai Golkar mengenai penataan ulang desain politik, termasuk Pilkada melalui DPRD.
- Prabowo mendukung pertimbangan sistem politik yang lebih sesuai Indonesia dan mengurangi ongkos politik mahal serta potensi korupsi.
- Sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah diterapkan oleh beberapa negara maju seperti Malaysia, India, dan Inggris.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto setuju atas usulan Partai Golkar agar Indonesia dapat menata ulang desain politik di dalam negeri.
Salah satunya, pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD.
Lampu hijau dari kepala negara itu terlihat melalui pidatonya di HUT ke-61 Partai Golkar.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan sambutan lebih dulu.
Bahlil adalah orang yang menyampaikan pandangan-pandangan Partai Golkar berkaitan tata ulang desain politik, Pilkada melalui DPRD, dan perlunya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang politik guna mengakomodir.
Lantas, apa alasan Prabowo setuju, bahkan mau mempertimbangan lebih lanjut pandangan-pandangan Partai Golkar tersebut?
Cari Demokrasi Terbaik
Prabowo berpemikiran Indonesia perlu mencari sistem demokrasinya sendiri, yang terbaik dan sesuai dengan Indonesia.
"Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik," kata Prabowo, Jumat (5/12/2025).
Baca Juga: Demi Stabilitas Pemerintahan, Bahlil Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen: Jangan On Off
Prabowo menegaskan pemikiran-pemikiran Partai Golkar, seperti yang disampaikan Bahlil memang perlu dipertimbangkan dengan baik. Menurutnya, Indonesia harus berani.
"Marilah kita berani ya. Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama," kata Prabowo.
Ongkos Mahal dan Rawan Korupsi
Menurut Ketua Umum Partai Gerindra ini, sistem politik di mana Pilkada dilakukan secara langsung berpeluang mebimbulkan tindakan korupsi. Di luar itu, ia menyoroti ongkos politik yang mahal.
Ia menilai sudah saatnya sistem dibuat lebih minimal lagi untuk mencegah penghamburan uang dan potensi korupsi.
"Demokrasi harus mengurangi, terlalu banyak permainan uang, demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit," kata Prabowo.
