- Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Partai Golkar mengenai penataan ulang desain politik, termasuk Pilkada melalui DPRD.
- Prabowo mendukung pertimbangan sistem politik yang lebih sesuai Indonesia dan mengurangi ongkos politik mahal serta potensi korupsi.
- Sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah diterapkan oleh beberapa negara maju seperti Malaysia, India, dan Inggris.
"Politik yang mahal ini, politik yang meniru-niru negara lain, ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar," sambungnya.
![Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam HUT ke-61 Partai Golkar di Istora, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025). [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/12/06/97980-ketua-umum-partai-golkar-bahlil-lahadalia.jpg)
Alasan itu pula yang membuat Prabowo setuju pemilihan kepala daerah dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi dipilih melalui mekanisme di DPRD masing-masing, tidak lagi secara langsung oleh rakyat.
Guna merealisasikan pandangan dari Partai Golkar, Prabowo akan turut menghimpun kekuatan politik.
"Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita: demokratis tapi jangan buang-buang uang," kata Prabowo.
"Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi ya kenapa nggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," tambahnya.
Banyak Negara Terapkan
Prabowo lantas menyebut bahwa sistem pemilihan kepala daerah melalui dewan perwakilan rakyat sudah lebih dulu diterapkan di sejumlah negara.
"Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara: Inggris, Kanada, Australia. Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," kata Prabowo.
TERPOPULER
