- Bencana banjir dan longsor akhir November 2025 melanda tiga provinsi Sumatera, menyebabkan dampak signifikan lebih dari satu juta jiwa terdampak.
- Pemerintah Pusat menyatakan belum memerlukan bantuan asing, mengklaim dana APBN Rp500 miliar cukup menangani krisis kemanusiaan ini.
- Gubernur Aceh kontras dengan pusat, tegas membuka pintu bantuan internasional karena merasa dukungan yang ada belum memadai.
Suara.com - Bencana ekologis berupa banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—pada akhir November 2025 telah memicu krisis kemanusiaan berskala besar.
Menurut data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa (9/12/2025) pukul 09.00 WIB, jumlah total individu yang terdampak parah (meninggal, hilang, luka, dan mengungsi) telah melampaui angka satu juta jiwa.
Secara spesifik, BNPB melaporkan total 962 orang meninggal, 291 orang hilang, dan 5.000 orang terluka. Paling kritis, jumlah pengungsi dilaporkan mencapai 1.057.482 jiwa.
Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerusakan masif pada 157,8 ribu rumah, 497 jembatan, dan 534 fasilitas pendidikan.
Meskipun menghadapi skala bencana yang masif dan korban yang melampaui satu juta jiwa, Pemerintah Pusat melalui Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Luar Negeri, tetap menyatakan belum memerlukan bantuan dari negara atau lembaga asing.
Pemerintah juga belum menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada Rabu (3/12/2025), menegaskan bahwa pemerintah nasional masih sanggup mengatasi seluruh permasalahan yang dihadapi.
Klaim ini didasarkan pada keyakinan bahwa alokasi dana siap pakai dalam APBN yang tersedia sebesar Rp500 miliar, ditambah stok pangan dan BBM yang memadai, cukup untuk mendanai penanganan, bahkan jika harus menggunakan metode non-normal seperti dropping bantuan dari udara.
Sikap serupa diperkuat oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, pada 6 Desember. Menlu menyatakan bahwa Indonesia menghargai tawaran dukungan dari negara sahabat.
Namun keputusan untuk tidak membuka pintu bantuan asing didasarkan pada penilaian bahwa seluruh unsur penanganan di dalam negeri—termasuk BNPB, TNI/Polri, dan pemerintah daerah—masih mampu bekerja secara efektif.
Pintu internasional baru akan dibuka apabila eskalasi bencana tidak lagi dapat ditangani melalui kekuatan nasional.
Gubernur Aceh Tegas Buka Pintu Bantuan
Sikap ini sangat kontras dengan yang ditunjukkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Muzakir dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Aceh sangat terbuka terhadap bantuan dari luar negeri dan membantah kabar yang menyebut izin masuk bantuan asing dipersulit.
"Mereka tolong kita kok kita persulit? Kan bodoh," kata Mualem.
Muzakir memastikan bahwa bantuan asing sah-sah saja diterima dalam kondisi pascabencana dan tidak ada larangan untuk menerima dukungan dari lembaga nonprofit atau pemerintah asing.
TERPOPULER
