Peringati Hari HAM, Pemimpin Adat Papua Laporkan Perusahaan Perusak Lingkungan ke Mabes Polri

Baca 10 detik

Peringati Hari HAM, pemimpin adat Papua laporkan perusahaan perusak lingkungan ke Mabes Polri.
Laporan ini terkait deforestasi untuk proyek lumbung pangan dan bioetanol di Merauke.
Kasus ini soroti bencana ekologis akibat dugaan kelalaian negara di Sumatra.

Suara.com - Bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, 10 Desember 2025, pemimpin marga Kwipalo dari Merauke, Vincen Kwipalo, melanjutkan perjuangannya dengan melaporkan PT Murni Nusantara Mandiri ke Mabes Polri. Laporan ini terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan penyerobotan tanah adat.

Langkah hukum ini diambil di tengah sorotan tajam terhadap bencana ekologis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatra, yang menurut laporan media telah menewaskan 921 orang dan menyebabkan 192 lainnya hilang per 8 Desember 2025.

Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante, menyatakan bahwa bencana semacam itu juga mengancam Tanah Papua. Menurutnya, deforestasi masif terus terjadi untuk kepentingan proyek ekonomi ekstraktif skala luas.

“Kami mendokumentasikan hutan yang hilang hingga tahun 2025 karena perluasan bisnis, utamanya Proyek Strategis Nasional (PSN) lumbung pangan dan perkebunan tebu di Merauke seluas 25.696 hektar,” kata Franky dalam keterangan tertulis pada Rabu (10/12/2025).

Lahan masyarakat adat di Merauke yang diubah menjadi proyek strategis nasional (PSN) pangan. [Dok. Greenpeace]

Proyek tersebut, lanjutnya, dilakukan oleh perusahaan seperti Jhonlin Group, PT Global Papua Abadi, dan PT Murni Nusantara Mandiri, yang kini dilaporkan ke polisi. "Proyek negara korporasi yang dikawal militer ini berlangsung di wilayah adat dan berdampak pada kehidupan masyarakat serta penghancuran lingkungan," tambahnya.

Perjuangan Pembela HAM Lingkungan

Vincen Kwipalo, yang berasal dari Suku Yei, telah diakui sebagai Pembela HAM oleh Komnas HAM pada 7 November 2025 karena kegigihannya dalam mempertahankan hak atas tanah, wilayah adat, dan lingkungan hidup.

Proyek strategis nasional (PSN) pangan di Merauke. [Ist]

Laporan yang ia ajukan ke Mabes Polri menjadi simbol perlawanan terhadap perusakan lingkungan yang disebut sebagai pelanggaran hak hidup rakyat dan hak atas lingkungan yang sehat.

Koalisi Solidaritas Merauke menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Vincen Kwipalo dalam membela keadilan sosial, hak asasi manusia, dan keadilan lingkungan hidup.