Operasi Anak Usaha PT Sago Nauli Plantation Disetop Paksa KLH, Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra?

Suara.com - Pemerintah mengambil langkah tegas di tengah investigasi penyebab bencana banjir bandang Sumatra. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara resmi menyegel dan memasang plang pengawasan di area operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Tindakan penyetopan paksa ini menjadi sorotan tajam, mengingat PT TBS merupakan anak perusahaan dari salah satu pemain besar di industri perkebunan, PT Sago Nauli Plantation (PT SNP).

Penyegelan ini merupakan respons langsung pemerintah terhadap dugaan adanya praktik pengelolaan lahan yang berkontribusi pada bencana ekologis di Sumatra.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa tindakan ini adalah sinyal keras bagi semua korporasi.

"Langkah ini adalah penguatan pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha yang berpotensi memengaruhi tata air dan keselamatan masyarakat," ujar Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan, Kamis (11/12/2025).

Perintah penyegelan dan pemasangan papan pengawasan tersebut dikeluarkan langsung oleh Menteri Hanif pada hari Minggu (7/12/2025).

Tujuannya, menghentikan sementara seluruh operasi PT TBS yang berpotensi memperburuk kondisi hidrologi atau tata air di wilayah tersebut, sekaligus memastikan kepatuhan total terhadap regulasi lingkungan demi keselamatan publik dan pemulihan ekosistem yang rusak.

Langkah KLHK ini bukan tanpa dasar. Keputusan diambil setelah tim pengawas melakukan verifikasi lapangan menyusul laporan dampak lingkungan dan curah hujan ekstrem.

Dari verifikasi tersebut, ditemukan adanya indikasi kuat praktik pengelolaan lahan yang memerlukan klarifikasi dan investigasi lebih mendalam.

Atas temuan awal itulah, plang pengawasan dipasang dan seluruh area operasional PT TBS disegel untuk menghentikan total aktivitas yang berisiko hingga seluruh dokumen dan keterangan terkait lingkungan dapat diverifikasi secara menyeluruh.

Menteri Hanif menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari proses hukum yang transparan, bukan sebuah vonis.

"Penyegelan ini bukan hukuman akhir, melainkan langkah awal untuk memastikan seluruh kewajiban lingkungan dipenuhi dan aktivitas perusahaan tidak memperburuk kondisi ekologis di sekitarnya," ujar Menteri Hanif sebagaimana dilansir Antara.

Proses hukum dan administrasi dipastikan akan berjalan sesuai koridor yang berlaku. KLHK telah secara resmi meminta keterangan dari PT Sago Nauli Plantation sebagai induk perusahaan.

Pihak manajemen dipanggil untuk segera menyerahkan dokumen krusial seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), izin lingkungan, serta seluruh bukti penerapan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah mereka lakukan.

Tim Pengawas Lingkungan Hidup kini akan melakukan audit kepatuhan, baik secara administratif maupun teknis. Penilaian akan mencakup praktik konservasi tanah, sistem pengelolaan drainase, hingga upaya mitigasi erosi yang seharusnya diterapkan untuk mencegah dan mengendalikan banjir.

Penyegelan ini bersifat sementara. Statusnya akan dicabut jika perusahaan dapat membuktikan telah memenuhi seluruh kewajiban lingkungan dan menyajikan rencana perbaikan yang konkret dan memadai.

Namun, jika ditemukan adanya pelanggaran serius, KLHK tidak akan segan untuk melanjutkan proses ke sanksi administratif yang lebih berat hingga penegakan hukum pidana.

Menteri Hanif juga telah menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan di lokasi bencana.

"Kami akan terus memantau, mengevaluasi, dan menindaklanjuti setiap aktivitas perkebunan dan pabrik sawit yang berpotensi memengaruhi tata air dan keselamatan masyarakat. Kepatuhan lingkungan bukan pilihan, melainkan kewajiban," kata Hanif Faisol Nurofiq.