- Analis politik Boni Hargens mengkritik usulan Komite Reformasi Polri tentang penunjukan langsung Kapolri oleh Presiden.
- Boni menegaskan penunjukan langsung tanpa DPR melanggar prinsip demokrasi serta sistem *checks and balances* yang ada.
- Usulan tersebut dianggap mengalihkan fokus dari reformasi substantif Polri menjadi perubahan prosedural semata.
“Polemik ini menggarisbawahi urgensi reformasi substantif di tubuh Polri, bukan perubahan prosedural yang justru berpotensi melemahkan demokrasi,” tutupnya.