Di Hadapan Kepala Daerah, Prabowo Ingin Kelapa Sawit Jamah Tanah Papua, Apa Alasannya?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mendorong agar kelapa sawit ditanam di tanah Papua sebagai bagian dari rencana besar untuk mencapai swasembada pangan dan energi. Menurutnya, langkah ini krusial untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Awalnya, Presiden Prabowo membahas prioritas pembangunan di Papua, termasuk penyelesaian jalan Trans-Papua untuk membuka isolasi daerah dan menekan harga logistik.

"Jalan Trans-Papua harus kita tuntaskan supaya akses lebih baik dan harga logistik bisa kita potong," tutur Prabowo.

Swasembada Energi dari Sumber Lokal?

Presiden menekankan pentingnya setiap daerah di Papua untuk mandiri secara energi. Ia menyarankan pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan mini-hydro (tenaga air skala kecil) untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.

"Daerah-daerah yang sulit di Papua harus menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi ini sekarang sudah semakin murah," katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti potensi besar kelapa sawit, tebu, dan singkong sebagai sumber energi biofuel dan etanol.

"Kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan BBM dari kelapa sawit. Juga tebu dan singkong untuk menghasilkan etanol, sehingga dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri," kata Prabowo.

Hemat Ratusan Triliun dari Impor BBM

Menurut Prabowo, kemandirian energi ini akan menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah yang selama ini dihabiskan untuk impor BBM. Ia lantas bertanya kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengenai nilai impor BBM nasional.

"Menteri ESDM, berapa impor kita? Rp520 triliun. Bayangkan kalau kita bisa potong setengahnya, berarti ada Rp250 triliun," kata Prabowo.

Ia menambahkan, penghematan tersebut dapat dialihkan untuk percepatan pembangunan di daerah.

"500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa dapat satu triliun. Bayangkan kita ini negara kaya," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Presiden memberikan target tegas kepada Menteri ESDM untuk menghentikan impor solar mulai tahun depan.

"Mulai tahun depan, Menteri ESDM laporan kepada saya, kita tidak akan impor solar lagi. Kita harapkan dalam 4 tahun, kita juga bisa tidak impor bensin," pungkas Prabowo.