Perpol Jabatan Sipil Polri Jadi Bola Panas, Komisi Reformasi Turun Tangan Bahas Polemik

Menurut Mahfud, peraturan tersebut secara terang-terangan berlawanan dengan amar putusan MK yang telah final dan mengikat.

"Perpol itu bertentangan dengan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, red.) yang menurut putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025, anggota Polri jika akan masuk ke institusi sipil, maka harus minta pensiun atau berhenti dari Polri. Tidak ada lagi mekanisme alasan penugasan dari Kapolri," ujar Mahfud saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (13/12).

Tak hanya itu, Mahfud juga menyebut Perpol 10/2025 menabrak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"UU TNI memang menyebut 14 jabatan sipil yang bisa ditempati anggota TNI, sedangkan UU Polri sama sekali tak menyebut adanya jabatan sipil yang bisa ditempati oleh anggota Polri, kecuali mengundurkan diri atau minta pensiun dari dinas Polri. Jadi, Perpol itu tidak ada dasar hukum dan konstitusionalnya,” kata mantan Ketua MK tersebut menegaskan.

Mahfud menggarisbawahi kekeliruan jika Polri berpandangan bahwa institusinya sudah menjadi bagian dari ranah sipil sehingga anggotanya bisa bebas mengisi jabatan sipil mana pun.

Menanggapi berbagai tafsir ini, Yusril menyatakan bahwa Komisi Reformasi Polri akan membahasnya secara komprehensif. Sembari menunggu rekomendasi, ia menghormati Perpol yang telah diterbitkan Kapolri sebagai produk hukum yang berlaku.

"Tapi, apakah nanti akan tetap seperti itu atau akan mengalami perubahan dan perubahan itu apakah dengan undang-undang atau cukup dilakukan dengan peraturan pemerintah? Itu akan kami bahas bersama-sama di dalam Komisi dan pada akhirnya akan disampaikan kepada Presiden," ucapnya menambahkan.