- Anggota DPRD Sumut, Berkat Kurniawan Laoli, menyinggung isu Nias merdeka akibat status bencana banjir tak kunjung ditetapkan nasional.
- Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai pernyataan itu adalah kekecewaan mendalam terhadap lambatnya respons pusat terhadap bencana.
- Lucius menyarankan pemerintah pusat harus segera responsif dan mengerahkan sumber daya maksimal untuk wilayah terdampak bencana.
Suara.com - Anggota DPRD Sumatra Utara Berkat Kurniawan Laoli menyinggung Nias merdeka, menyusul tidak kunjung ditetapkannya banjir di Sumatra sebagai status bencana nasional.
Menanggapi pernyataan Berkat, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai pernyataan tersebut dipicu kekecewaan mendalam Berkat terhadap pemerintah pusat atas penanganan bencana banjir dan longsor, khususnya di wilayahnya, dan umumnya di tiga provinsi: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
"Ya mungkin kekecewaan yang terlalu dalam hingga merasa satu-satunya cara untuk bisa menarik perhatian dari pemerintah pusat adalah dengan 'mengancam' merdeka," kata Lucius kepada Suara.com, Kamis (18/12/2025).
Lucius mengatakan situasi bencana lebih banyak membebani para pejabat di daerah, sehingga bisa membuat mereka mengekspresikan perasaan melalui pernyataan-pernyataan yang kontroversial.
Menurutnya, pernyataan yang disampaikan Berkat bukan hal yang benar-benar serius, melainkan hanya sebagai gertakan semata karena dipicu kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang tidak menetapkan status bencana nasional.
"Semacam gertakan untuk memperlihatkan betapa serius persoalan yang dialami daerah. Kan enggak bisa juga kalau memikirkan kemerdekaan di tengah situasi serba sulit," kata Lucius.
"Kalau peduli dengan warga jelas enggak mungkin merdeka dengan kondisi seperti itu. Yang ada malah tambah menderita warganya kalau maksa memisahkan diri dalam kondisi yang sulit," sambung Lucius.
Pemerintah Pusat Harus Segera Respons
Lucius mengatakan ungkapan kekecewaan seperti yang disampaikan Berkat semestinya harus segera direspons oleh pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat mesti lebih agresif untuk mendatangi wilayah bencana dan memberikan bantuan semaksimal mungkin. Jika perlu semua sumber daya pemerintah dikerahkan untuk membantu korban terdampak bencana," kata Lucius.
Ia berujar kegamangan membuat keputusan di level pusat, seperti keengganan menyatakan status bencana menjadi bencana nasional, memang bisa dibaca sebagai sikap yang meremehkan penderitaan yang dialami warga di lokasi bencana.
"Ketakjelasan sikap pemerintah pusat memang akan semakin memicu kekecewaan daerah yang memang akhirnya mendorong munculnya sikap marah dan kecewa seperti yang disampaikan anggota DPRD yang ingin merdeka," kata Lucius.
TERPOPULER
