Suara.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menekankan penyiapan program vokasi secara masif mulai 2026 mendatang.
Hal ini disampaikan Menteri Mukhtarudin dalam acara syukuran dan pelepasan perdana penempatan 12 Pekerja Migran Indonesia ke Korea Aerospace Industries (KAI), perusahaan dirgantara terkemuka Korea Selatan yang digelar di Swiss-Belhotel Kalibata, Jakarta Selatan, pada Jumat, 19 Desember 2025.
"Ini agar Indonesia memasuki era penempatan pekerja migran berbasis keterampilan menengah dan tinggi. Fokus kami bukan lagi kuantitas, melainkan kualitas," tegas Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa pekerja terampil jarang mengalami masalah serius, berbeda dengan yang berangkat tanpa persiapan memadai.
"Artinya, penempatan kali ini melalui skema pisa E-7 menjadi bukti pergeseran paradigma dari sektor domestik ke industri strategis seperti dirgantara," beber Menteri Mukhtarudin.
Ke depan, kata Menteri Mukhtarudin, pemerintahan Prabowo-Gibran akan terus memfasilitasi dan menyiapkan regulasi yang baik untuk menciptakan ekosistem penempatan dan pelindungan pekerja migran yang bermartabat dan berkelanjutan.
Menurutnya, pelindungan paling awal dimulai dari proses penyiapan sumber daya manusia (SDM). "Pelindungan itu dimulai sejak kita menyiapkan CPMI secara matang, termasuk kompetensi, bahasa, dan keterampilan kerja," imbuh Menteri P2MI.
Menteri Mukhtarudin mengaku fakta di lapangan menunjukkan bahwa pekerja migran yang terampil dan memiliki keahlian hampir tidak pernah mengalami permasalahan serius.
Sebaliknya, persoalan sering muncul pada mereka yang berangkat tanpa keterampilan, tanpa pemahaman bahasa, dan tanpa keahlian yang memadai, bahkan diberangkatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Ke depan, pemerintah tidak ingin praktik seperti ini terus terjadi," imbuh Menteri P2MI Mukhtarudin.
Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat dengan membentuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Sebelumnya, urusan pekerja migran ditangani oleh sebuah badan, kini ditingkatkan menjadi kementerian.
"Ini adalah bentuk nyata komitmen negara bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi secara lebih kuat dan menyeluruh," tandas Mukhtarudin.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pelindungan harus dimulai sejak sebelum penempatan.
Muktarudin bilang jika pelindungan di awal sudah baik, maka proses penempatan dan pasca-penempatan akan berjalan lebih aman. Selain itu, Presiden juga menegaskan pentingnya penyiapan pekerja migran berbasis keterampilan dan high skill,
"Seperti yang kita saksikan hari ini melalui kerja sama Indonesia–Korea Selatan" ujarnya.
TERPOPULER
