Infografis
- Pembangunan 40 unit hunian sementara (huntara) dimulai 19 Desember di Tapanuli Utara dengan konsep rumah tumbuh oleh BNPB.
- Huntara tahap pertama menggunakan teknologi RISHAm berstruktur beton, ditargetkan selesai dalam lima minggu untuk warga terdampak.
- Kementerian PKP juga merencanakan pembangunan 103 unit hunian tetap (huntap) di lokasi berbeda hingga Maret 2026.
Suara.com - Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Sumatra mulai dilakukan sejak Jumat (19/12) lalu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memulai pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Utara bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP).
Huntara dibangun di atas lahan seluas empat hektar yang berada di Dusun Sibalanga Julu, Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting.
Rencananya akan dibangun sebanyak 40 unit huntara tahap pertama.
"Progress pekerjaan pada Minggu (21/12) terpantau pembukaan lahan telah selesai dilakukan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam pernyataannya, Senin (22/12/2025).
"Satu unit huntara telah selesai 75 persen pengerjaan," katanya menambahkan.
Abdul menyampaikan kalau BNPB menggunakan rencana rancangan rumah tumbuh dalam konsep pembangunan huntara. Artinya, huntara itu pada akhirnya akan dikembangkan menjadi hunian tetap (huntap).
Luas lahan yang disiapkan membangun hunian itu sebesar 6x6 meter dengan luas bangunan huntara 4x6 meter.
Adapun satu unit rumah itu terdiri dari satu ruang tidur, satu ruang utama, dan satu kamar mandi yang dilengkapi dengan septitank.
Baca Juga: Pengamat: Sikap Terbuka Mendagri Tito Tunjukkan Kepedulian di Masa Bencana
BNPB menyebut bahwa model huntara menggunakan teknologi rumah instan sehat dan aman atau RISHAm dengan struktur rangka beton bertulang.
"BNPB menargetkan pembangunan huntara tahap satu ini akan selesai dalam lima minggu. Harapannya, pada bulan Januari 2026 mendatang, hunian ini sudah dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak," kata Abdul.
Dia juga memastikan kalau warga setempat telah mengetahui pembangunan huntara itu lewat sosialisasi pada Sabtu (20/12) kemarin.
Abdul menambahkan, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme bantuan, tahapan pembangunan, serta peran aktif warga dalam mendukung proses pemulihan pascabencana.
Pada saat bersamaan, warga juga dihimbau untuk tidak membangun kembali pada kawasan yang telah menjadi bagian dari zona merah demi keamanan bersama.
Sementara itu, untuk hunian tetap atau huntap, Kementerian PKP berencana akan membangun di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara sebanyak 103 unit.
Rencananya, pengerjaan huntap akan diselesaikan dalam waktu tiga bulan hingga Maret 2026 mendatang.
Selaian di Kabupaten Tapanuli Utara, pembangunan hunian tetap (huntap) Kementerian PKP ini juga serentak dilaksanakan di Tapanuli Tengah sebanyak 118 unit, Tapanuli Selatan sebanyak 227 unit, dan Sibolga sebanyak 200 unit. Pembanguna huntap ini mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi.
