Soal Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Sosiolog Dr. Okky: Presiden Seolah Bersembunyi

Suara.com - Penanganan bencana yang melanda wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada tahun 2025, menuai kritik tajam dari Sosiolog Dr. Okky Madasari.

Dalam diskusinya di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Okky menyebut pemerintah pusat mengalami kegagapan dan penyangkalan (denial) terhadap realitas di lapangan.

Okky menyoroti fenomena pengibaran bendera putih di berbagai sudut Aceh yang terjadi beriringan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, bendera putih tersebut adalah pesan sunyi namun keras dari warga.

"Bendera putih adalah simbol menyerah. Bukan karena mereka kalah atau tidak mampu, tetapi karena mereka menghadapi situasi bencana di luar kapasitas mereka,” Ujar Okky

Lebih lanjut, Okky menyebut hal ini sebagai simbol bahwa mereka butuh bantuan segera, dan pemerintah pusat tidak mengindahkan permintaan mereka.

Hal ini dinilai kontradiktif dengan pernyataan Presiden Prabowo yang mengklaim bahwa "Indonesia mampu" dan situasi "terkendali" karena bencana hanya menimpa 3 dari 38 provinsi.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah sikap pemerintah yang menolak bantuan asing dengan dalih nasionalisme dan harga diri bangsa.

Okky menilai narasi "anti-asing" yang dibangun pemerintah adalah bentuk populisme sempit yang berbahaya bagi korban bencana.

Menurut Okky, penolakan bantuan asing didasari oleh dua ketakutan utama pemerintah.

Pertama ketakutan kehilangan kontrol atas narasi, jika bantuan asing masuk maka mata dunia akan melihat fakta sebenarnya di lapangan, termasuk jumlah korban jiwa dan tingkat kerusakan.

Kedua adalah ketakutan akan tuntutan transparansi, bantuan internasional menuntut akuntabilitas tinggi yang dapat membongkar masalah lain, seperti kegagalan tata kelola hutan (deforestasi) yang mungkin menjadi penyebab bencana.

"Ketika bantuan asing justru ditolak, menurut saya alasannya adalah takut kehilangan kontrol narasi dan takut pada tuntutan transparansi. Pemerintah seolah ingin menutupi kegagalan manajemen bencana mereka," ujar Okky

Melalui permasalahan berikut Okky kian membandingkan penanganan bencana saat ini dengan Tsunami Aceh 2004, Gempa Yogyakarta, dan Gempa Palu.

Ia menilai penanganan bencana Sumatera 2025 adalah yang terburuk.

Indikatornya terlihat dari lambatnya respon pusat, birokrasi yang mempersulit masuknya bantuan, hingga lembaga seperti BNPB yang dinilai terlambat mengetahui kondisi riil di lapangan.

"Kita sudah pernah mengalami bencana dahsyat (Tsunami 2004) dan mendapat apresiasi dunia. Namun jejak mitigasi itu kini hilang," kata dia.

"Early Warning System hanya jadi jargon. Siapa yang memegang kendali (komando) bencana saat ini? tidak ada, semua gagap," tambah Okky.

Lebih lanjut Okky juga menilai bahwa Presiden Prabowo kehilangan kapasitas kepemimpinan dalam mengelola krisis ini.

Kunjungan singkat Presiden ke lokasi bencana dinilai hanya seremonial dan tidak menyentuh akar masalah.

"Presiden seolah bersembunyi di balik punggung asisten pribadi. Ia menolak melihat realitas bencana. Padahal, Gubernur Aceh sendiri sudah mengkonfirmasi banyak warga meninggal karena kelaparan pasca-bencana," ungkapnya.

Okky mengingatkan bahwa jika transparansi, kecepatan respon, dan keterbukaan bantuan tidak segera diperbaiki, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin merosot.

Ia mendesak pemerintah untuk berhenti menggunakan jargon nasionalisme sempit demi menutupi ketidakmampuan negara dalam menyelamatkan nyawa warganya.

Reporter: Tsabita Aulia