Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menceritakan proses pengejaran Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel), Tri Taruna Fariadi (TAR), yang hampir mencelakai petugas KPK.

Tri diketahui berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten HSU.

“Dalam proses di lapangan, diduga yang bersangkutan melarikan diri dan dalam proses tersebut hampir saja mengenai petugas KPK, hampir mencelakai. Namun, alhamdulillah tim dalam kondisi aman dan terhindar dari kecelakaan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

Terkait kemungkinan adanya penambahan hukuman terhadap Tri lantaran melakukan pelarian, KPK menyatakan masih akan melihat perkembangan penyidikan pokok perkara.

“Ya, nanti akan kami lihat proses perkembangannya seperti apa, karena saat ini masih didalami pokok perkaranya, yaitu peran yang bersangkutan, TAR, dalam modus tindak pidana korupsi di Kejari Hulu Sungai Utara,” ujar Budi.

Sekadar informasi, Tri sempat melarikan diri saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 18 Desember 2025.

Sebelumnya, Budi juga mengonfirmasi bahwa penyelidik KPK sempat ditabrak oleh Tri menggunakan mobil saat proses pengejaran. Ia memastikan penyelidik tersebut dalam kondisi selamat.

“Alhamdulillah kondisinya baik, selamat, terhindar,” ungkap Budi, Minggu (21/12/2025).

Dalam perkara ini, KPK telah melakukan penahanan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten HSU Albertinus Parlinggoman (APN) dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari HSU Asis Budianto (ASB).

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Kabupaten HSU setelah terjaring operasi tangkap tangan.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu.

Asep menjelaskan, Albertinus diduga menerima aliran uang sebesar Rp804 juta, baik secara langsung maupun melalui perantara, yakni Asis, Tri, dan pihak lainnya.

Uang tersebut diduga berasal dari pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di HSU, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Permintaan tersebut disertai ancaman dengan modus agar laporan pengaduan (lapdu) dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang masuk ke Kejari HSU terkait dinas-dinas tersebut tidak ditindaklanjuti proses hukumnya,” kata Asep.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa dalam kurun November–Desember 2025, dari permintaan tersebut Albertinus diduga menerima aliran uang sebesar Rp804 juta yang terbagi dalam dua klaster perantara.

“Melalui perantara TAS (Kasi Datun), yaitu penerimaan dari RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp270 juta dan EVN selaku Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta,” ungkap Asep.

“Melalui perantara ASB (Kasi Intel), yaitu penerimaan dari YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HSU sejumlah Rp149,3 juta,” tambahnya.

Selain itu, Asis yang juga berperan sebagai perantara Albertinus diduga menerima aliran uang sebesar Rp63,2 juta dalam periode Februari hingga Desember 2025.

Tak hanya pemerasan, Albertinus juga diduga memotong anggaran Kejari HSU melalui bendahara untuk kepentingan dana operasional pribadi.

Dana tersebut berasal dari pengajuan pencairan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp257 juta tanpa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), serta pemotongan dari sejumlah unit kerja atau seksi.

Albertinus juga diduga menerima aliran dana lain sebesar Rp450 juta, dengan rincian melalui rekening istrinya sebesar Rp405 juta, serta dari Kepala Dinas PU dan Sekretaris DPRD dalam periode Agustus–November 2025 sebesar Rp45 juta.

“Sementara itu, selain menjadi perantara APN, Saudara TAR juga diduga menerima aliran uang mencapai Rp1,07 miliar,” kata Asep.

Uang tersebut diduga berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU sebesar Rp930 juta pada 2022 serta dari rekanan lainnya sebesar Rp140 juta pada 2024.

“Dari kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang disita dari kediaman APN berupa uang tunai sebesar Rp318 juta,” tegas Asep.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 KUHP.