Infografis
- KPK menetapkan Bupati Bekasi (ADK), ayahnya (HMK), dan pihak swasta (SRJ) tersangka suap proyek "ijon" setelah OTT pada 18 Desember 2025.
- Penyidik menemukan adanya penghapusan komunikasi digital pada ponsel pejabat eselon dua Pemkab Bekasi .
- KPK menyita ratusan juta rupiah serta tengah memulihkan data dari lima ponsel hasil penggeledahan di Pemkab Bekasi.
Setelah mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup, pada 20 Desember 2025, KPK secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka utama.
Mereka adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah sang bupati yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami sekaligus tokoh masyarakat, HM Kunang (HMK), serta seorang pihak swasta bernama Sarjan (SRJ).
Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan hubungan bapak dan anak dalam struktur penerimaan suap. KPK menjelaskan bahwa Ade Kuswara dan HM Kunang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap.
Sementara itu, Sarjan bertindak sebagai tersangka pemberi suap yang ingin mengamankan sejumlah proyek pemerintah daerah melalui mekanisme "ijon".
Modus suap ijon biasanya melibatkan pemberian uang di muka oleh kontraktor atau pihak swasta kepada pejabat publik sebelum proyek tersebut secara resmi dilelang atau dikerjakan.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pihak pemberi suap akan keluar sebagai pemenang tender di kemudian hari.
Penemuan jejak komunikasi yang dihapus pada HP Kepala Dinas tersebut menambah kecurigaan bahwa praktik korupsi ini dilakukan secara terorganisir di berbagai level jabatan.
Meski jejak komunikasi tersebut telah dihapus, tim forensik digital KPK memiliki teknologi untuk memulihkan sebagian besar data yang telah hilang guna melihat substansi pembicaraan yang dilakukan oleh para pejabat tersebut.
Pemeriksaan terhadap lima HP sitaan tersebut diharapkan dapat membuka tabir mengenai siapa saja pihak lain yang menikmati aliran dana suap ijon ini.
Baca Juga: Drama 2 Jam di Sawah Bekasi: Damkar Duel Sengit Lawan Buaya Lepas, Tali Sampai Putus
