Infografis
- Presiden Prabowo merencanakan penataan ulang kota di Indonesia melalui tim arsitektur daerah sebagai terobosan penting.
- Parlemen menilai rencana ini memerlukan payung hukum kuat dan keberanian politik luar biasa karena kendala padatnya kota.
- Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi total antara pusat dan daerah agar tidak berjalan secara parsial.
Suara.com - Visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang wajah kota-kota di seluruh Indonesia agar lebih bersih dan tertata mendapat lampu hijau sekaligus catatan kritis dari parlemen.
Rencana ambisius yang akan melibatkan tim arsitektur di setiap daerah ini dinilai sebagai sebuah terobosan, namun dihadapkan pada realitas lapangan yang pelik, yakni kota yang sudah padat dan cengkeraman kuat para pemilik modal.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyebut gagasan tersebut sangat baik untuk menjawab berbagai masalah perkotaan mulai dari kemacetan hingga problem sosial.
Namun, ia mengingatkan bahwa tim arsitek sehebat apapun tidak akan bisa bekerja tanpa adanya sebuah payung hukum yang kokoh dan keberanian politik yang luar biasa.
Menurutnya, kondisi kota-kota di Indonesia yang sudah terlanjur penuh sesak menuntut pendekatan yang tidak biasa.
"Kalaupun itu mau dilakukan, pemerintah harus bertangan besi. Harus dimulai dengan pembentukan aturan hukum yang jelas. Meski jalan ini sulit, tetapi kalau tidak ada jalan lain, ya harus tetap ditempuh," kata Saleh di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (24/12/2025).
Siapa Sebenarnya 'Sutradara' Pembangunan Kota?
Saleh menyoroti sebuah masalah fundamental yang selama ini menjadi biang kerok kesemrawutan kota. Ia mengibaratkan pembangunan kota memiliki "cerita" atau skenario awal yang ideal. Sayangnya, di tengah jalan, alur cerita itu seringkali dibajak.
Menurutnya, sutradara pembangunan kota saat ini bukanlah lagi pemerintah, melainkan para pengusaha dan pemilik modal yang kepentingannya seringkali tidak sejalan dengan tata ruang yang ideal. Hal ini membuat masyarakat biasa berada di posisi yang lemah.
Baca Juga: Beban Prabowo Menurut Rocky Gerung: Isu Fufufafa Hantui Publik, Audit Ekologi Nasional Mendesak
"Orang yang tidak mempunyai kekuasaan, pasti tidak bisa melawan. Semua diselesaikan dengan cara tawar menawar. Bahkan kadang dengan cara-cara yang tidak wajar," tegas Saleh.
Kondisi inilah yang dinilai ingin diperbaiki oleh Presiden Prabowo. Namun, Saleh mengingatkan bahwa melawan status quo tersebut bukan perkara mudah dan akan memakan biaya yang sangat besar.
Ancaman Gagal Jika Jalan Sendiri-Sendiri
Tantangan lainnya adalah soal koordinasi. Agar rencana besar ini tidak menjadi macan kertas, sinergi total antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah menjadi harga mati.
Saleh khawatir jika program ini dijalankan secara parsial atau setengah-setengah, hasilnya akan jauh dari harapan.
Apalagi, banyak pemerintah daerah yang terbukti kewalahan dalam menyelesaikan masalah di wilayahnya sendiri.
