- Mendagri Tito Karnavian mengunjungi lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatera, membawa solusi percepatan penanganan korban.
- Mendagri menekan perusahaan perkebunan di Aceh Tamiang agar menyediakan lahan HGU untuk pembangunan hunian tetap korban.
- Kunjungan menteri dinilai penting untuk pemulihan psikologis korban sekaligus menyerap kebutuhan riil keberlanjutan ekonomi mereka.
Suara.com - Langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung ke lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatra dinilai membawa angin segar dan percepatan penanganan bagi para korban.
Analis politik melihat ada ketegasan dan solusi konkret yang dibawa, terutama soal penyediaan hunian tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana Sumatra.
Analis politik dari Universitas Bung Karno (UBK), Faisyal Chaniago, menyoroti kunjungan kerja Mendagri Tito ke sejumlah titik terdampak parah seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, hingga Aceh Tamiang.
Menurutnya, penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Tito bukanlah tanpa alasan kuat.
Faisyal menilai, rekam jejak Tito sebagai mantan Kapolda di Papua dan DKI Jakarta memberinya keunggulan dalam memetakan persoalan kewilayahan secara cepat dan akurat.
Kemampuan ini terlihat dari gerak cepat Tito dalam merancang solusi lintas kementerian, menggalang dukungan antar-pemda, hingga melibatkan lembaga kemanusiaan.
Menurut Faisyal, kecepatan ini krusial mengingat kondisi darurat yang dihadapi para korban bencana.
“Dalam penanganan bencana di Sumatera, pemerintah harus bergerak cepat karena ini menyangkut kelangsungan hidup manusia. Masyarakat terdampak bencana kehilangan ladang, ternak, dan sumber penghidupan lainnya,” ujar Faisyal, Rabu (24/12/2025).
Salah satu gebrakan yang paling disorot Faisyal adalah ketegasan Mendagri Tito saat berada di Aceh Tamiang.
Baca Juga: Ancaman Wabah Mengintai Pengungsi Bencana Sumatra, Pakar Ingatkan Risiko ISPA hingga Kolera
Di sana, Tito secara terbuka menekan perusahaan perkebunan untuk ikut bertanggung jawab dengan menyediakan sebagian lahan Hak Guna Usaha (HGU) mereka untuk pembangunan Huntap bagi korban.
Ancaman untuk mengevaluasi hingga mencabut izin HGU bagi perusahaan yang tidak peduli dinilai sebagai langkah strategis dan berani dari pemerintah pusat.
“Perintah Presiden jelas, membantu rakyat adalah nomor satu. Jika ada pihak yang tidak mau membantu, tentu akan dievaluasi izinnya. Saya akan mengusulkan pencabutan HGU apabila tidak peduli kepada rakyat, karena selama ini perusahaan telah banyak menikmati kekayaan bumi Indonesia,” ujar Menteri Dalam Negeri saat rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Bupati Aceh Tamiang.
Faisyal menegaskan, sikap tegas semacam ini sangat diperlukan. Menurutnya, bencana hidrometeorologi yang terjadi tidak lepas dari adanya kerusakan ekosistem, di mana pelaku usaha seringkali menjadi bagian dari masalah.
“Jika pemerintah tidak bertindak tegas, dapat muncul persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah pemerintah melindungi pelaku perusakan lingkungan,” ujarnya.
Lebih dari sekadar membangun kembali rumah yang hancur, Faisyal juga menekankan pentingnya memikirkan keberlanjutan ekonomi para korban.
