Infografis
- Menteri PKP Maruarar Sirait mempercepat penyediaan 2.600 unit hunian tetap layak bagi penyintas bencana di Sumatera.
- Lokasi huntap harus aman dari bencana, strategis, mudah diakses, dan memiliki kepastian hukum sesuai instruksi menteri.
- Tiga Direktur Jenderal dikerahkan untuk mengawal pembangunan huntap melalui kolaborasi negara dan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bergerak cepat memastikan penyintas bencana di Sumatera segera memiliki hunian tetap (huntap) yang layak.
Tak sekadar membangun fisik, pria yang akrab disapa Ara ini menekankan pentingnya lokasi yang strategis, aman, dan memiliki kepastian hukum.
Dalam arahannya, Menteri Ara menginstruksikan agar seluruh calon lokasi huntap memenuhi kriteria ketat guna menjamin kenyamanan warga di masa depan.
"Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum dan jelas secara hukum, jangan lokasi yang merusak lingkungan," tegas Ara dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Kolaborasi Strategis dan Kecepatan Pemda
Pembangunan 2.600 unit huntap ini akan tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Proyek ambisius ini merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui kolaborasi strategis atau "gotong royong" dengan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Menteri Ara menekankan bahwa kesuksesan proyek ini sangat bergantung pada proaktifnya pemerintah daerah di lapangan.
"Semua tergantung kecepatan dari pemerintah daerah juga untuk pembangunan hunian lewat gotong royong ini," imbuhnya.
Baca Juga: Wagub Aceh ke Pemerintah Pusat, Bantuan Rumah Rusak Berat Minta Naik Jadi Rp 98 Juta
Menariknya, meski di tengah suasana libur, koordinasi tetap berjalan demi kepentingan rakyat.
"Terima kasih semua mau berkenan rapat untuk bantu rakyat kita walaupun masih dalam suasana Natal," ungkapnya mengapresiasi semangat jajarannya.
Tapanuli Utara Jadi Role Model
Dalam rapat tersebut, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) disebut-sebut sebagai benchmark atau contoh sukses percepatan penanganan pasca-bencana. Rencananya, pada 21 Maret mendatang, warga Taput akan langsung menerima sertifikat rumah mereka.
“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Ke depan, saya berharap Tapanuli Selatan, Sibolga dan wilayah Tapanuli lainnya juga sudah memiliki sertifikat untuk rakyat,” kata Ara optimis.
Tiga Dirjen Turun Gunung
Guna memastikan instruksi ini berjalan tanpa hambatan birokrasi, Menteri Ara langsung menerjunkan tiga Direktur Jenderal (Dirjen) untuk mengawal langsung alokasi hunian di lapangan:
Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran: Ditugaskan mengawal wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur: Bertanggung jawab penuh di wilayah Sumatera Barat.
Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah: Difokuskan untuk wilayah Sumatera Utara.
Di akhir pernyataannya, Ara kembali mengapresiasi Yayasan Buddha Tzu Chi serta seluruh jajaran kementerian dan lembaga yang rela meluangkan waktu di hari libur keagamaan demi memastikan rakyat terdampak bencana segera mendapatkan rumah yang layak. (Antara)
