Tuntut Revisi UMSK 2026, Buruh Kritik Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi: Hentikan Pencitraan di Medsos

Suara.com - Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka di jantung ibu kota, Selasa (30/12/2025).

Meski hingga siang ini pantauan di lokasi menunjukkan baru puluhan demonstran yang memadati Jalan Medan Merdeka Selatan, namun ini disebut-sebut hanyalah "pemanasan".

Gelombang massa yang jauh lebih besar dikabarkan tengah bergerak menuju Jakarta.

Massa mengeklaim bahwa ribuan rekan mereka dari berbagai daerah sedang dalam perjalanan untuk memberikan tekanan nyata kepada pemerintah.

“Estimasi 10 ribu sepeda motor buruh se-Jawa Barat,” teriak lantang seorang orator dari atas mobil komando di Jakarta.

Tuntut Revisi UMSK 2026

Dalam aksi ini, perhatian utama tertuju pada kebijakan upah di Jawa Barat.

Buruh mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera mengembalikan dan menetapkan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai dengan rekomendasi asli yang diajukan oleh para bupati dan walikota.

Keputusan Gubernur saat ini dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja di lapangan.

“Gubernur Jawa Barat harus merevisi UMSK 2026 sesuai dengan rekomendasi para walikota,” tegas orator tersebut di tengah riuh aksi.

Sentil Gaya Kepemimpinan Dedi Mulyadi

Tak hanya soal angka upah, aksi kali ini juga diwarnai kritik pedas terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Buruh menyoroti aktivitas sang gubernur di jagat maya yang dianggap terlalu fokus pada konten daripada substansi kebijakan.

Massa meminta agar pemerintah daerah lebih fokus pada aturan hukum yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025, ketimbang memoles citra di platform digital.

“Hentikan pencitraan gubernur melalui sosial media, taati PP nomor 40 tahun 2025,” pungkasnya.