Infografis
- Presiden Trump mengklarifikasi Sabtu (3/1/2026) bahwa AS tidak berencana serangan militer terhadap Kuba pasca operasi Venezuela.
- Washington sukses menangkap Presiden Maduro di Venezuela, memicu tuntutan sidang darurat Dewan Keamanan PBB oleh Caracas.
- Trump mengkritik keras sistem politik Kuba yang gagal, menjadikannya fokus pembahasan diplomatik tanpa intervensi senjata.
Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya memberikan klarifikasi mengenai langkah diplomatik dan militer Washington di kawasan Amerika Latin selanjutnya.
Setelah menghebohkan dunia dengan operasi militer di Venezuela, Trump menyatakan bahwa saat ini tidak ada agenda serangan serupa yang diarahkan ke Kuba.
Dalam sesi wawancara eksklusif bersama media The New York Post pada Sabtu (3/1/2026), Trump menjawab spekulasi mengenai kemungkinan aksi militer AS terhadap Havana.
Ia menegaskan bahwa intervensi bersenjata terhadap Kuba tidak masuk dalam rencana jangka pendek pemerintahannya.
Meski mengesampingkan opsi militer, Trump tetap melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan Kuba. Ia menjuluki negara cerutu tersebut sebagai "negara yang sedang gagal" (failing nation).
Menurut penilaiannya, model ekonomi dan sistem politik yang dianut Kuba terbukti tidak efektif dan justru menyengsarakan rakyatnya sendiri.
"Kuba tengah menghadapi kesulitan serius dan sistem yang diterapkan selama ini tidak membawa hasil yang diharapkan," ujar Trump, dikutip via Sputnik.
Ia menambahkan bahwa kondisi internal Kuba tetap menjadi perhatian serius Washington dan akan menjadi topik pembahasan diplomatik yang mendalam di masa depan, namun ditekankan kembali bahwa jalurnya bukanlah melalui operasi tempur.
Kronologi Serangan AS di Venezuela
Baca Juga: Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik Tidak Lama Setelah Serangan AS ke Venezuela
Pernyataan Trump ini muncul hanya beberapa saat setelah Washington mengumumkan keberhasilan operasi besar-besaran di Venezuela.
Trump mengklaim bahwa pasukan AS telah menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, dan membawa mereka keluar dari wilayah Venezuela.
Laporan media setempat menyebutkan bahwa serangkaian ledakan hebat terdengar di Caracas. Operasi tingkat tinggi ini diduga kuat melibatkan unit komando elit Delta Force.
Langkah agresif AS ini seketika memicu gelombang protes diplomatik dan kekhawatiran akan stabilitas di kawasan Amerika Selatan.
Menanggapi penangkapan pemimpin mereka, Kementerian Luar Negeri Venezuela langsung bergerak cepat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat.
Mereka menuding Amerika Serikat telah melakukan agresi ilegal terhadap negara berdaulat.
Di sisi lain, Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menunjukkan sikap yang menantang. Dalam pertemuan Dewan Pertahanan, ia menegaskan bahwa Nicolas Maduro tetap memegang tampuk kekuasaan sah di negara tersebut.
"Hanya ada satu presiden di negara ini, namanya Nicolas Maduro Moros," tegas Rodriguez dengan lantang.
Ia juga memperingatkan negara-negara tetangga di kawasan Amerika Latin untuk waspada terhadap tindakan sepihak Washington.
Menurutnya, apa yang dialami Venezuela hari ini bisa menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan negara manapun di kawasan tersebut.
Rodriguez menyerukan persatuan di antara negara-negara "Tanah Air yang Agung" untuk menentang penggunaan kekuatan militer yang dianggap melanggar hukum internasional.
