Infografis
- Pasal penghinaan Presiden/Wapres di KUHP baru merupakan respons terhadap putusan MK 2006 mengenai pasal serupa yang bersifat bukan delik aduan.
- Perumusan pasal baru membatasi cakupan perlindungan hanya untuk Presiden dan Wapres, serta menetapkannya sebagai delik aduan absolut.
- KUHP baru mengatur ancaman pidana tiga tahun bagi penghinaan, namun terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Namun, yang terpenting adalah ayat berikutnya yang memberikan pengecualian.
Pasal 218 ayat (2): “Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.”
Klausul "untuk kepentingan umum" ini menjadi pembeda krusial yang diharapkan dapat melindungi kritik yang bersifat konstruktif.
Sementara itu, penghinaan terhadap lembaga negara diatur dalam Pasal 240 KUHP baru dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa tuntutan hanya bisa dilakukan berdasarkan aduan tertulis dari pimpinan lembaga negara yang dihina.
Perlu dicatat, meski telah disahkan, KUHP baru ini tidak langsung berlaku. Berdasarkan Pasal 624, undang-undang ini baru akan efektif berjalan tiga tahun setelah tanggal diundangkan, atau tepatnya pada 2 Januari 2026.
