Infografis
- Survei LSI Denny JA menunjukkan 66,1% publik Indonesia menolak keras wacana pengembalian Pilkada ke tangan DPRD.
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka diskusi opsi Pilkada melalui DPRD sebagai upaya efisiensi dan menekan politik biaya tinggi.
- PKB menekankan pentingnya penguatan uji publik dan transparansi jika Pilkada melalui DPRD jadi dipertimbangkan.
"Salah satu poin penting yang dapat diperkuat adalah uji publik calon secara terbuka dan partisipatif. Dengan begitu, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas para calon kepala daerah," kata Daniel kepada wartawan, Kamis (8/1/2025).
Selain itu, Daniel menyoroti salah satu penyakit kronis dalam Pilkada langsung: politik biaya tinggi (high cost politics).
Menurutnya, pemilihan melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk menekan biaya politik yang sangat mahal, yang sering kali menjadi akar dari praktik korupsi kepala daerah terpilih.
Ia juga bernostalgia tentang era ketika pemilihan di legislatif mampu melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan teruji, bukan sekadar menang karena popularitas sesaat.
"Dulu, setiap Gubernur yang dipilih merupakan para Bupati dan Walikota terbaik yang ada saat itu. Sehingga, mereka benar-benar bisa bekerja dan diandalkan dalam membawa kemajuan daerah, bukan sekadar populer. Kita berharap hal itu bisa kita wujudkan kembali," ungkapnya.
Meski memiliki sejumlah argumen, Daniel menegaskan bahwa PKB tidak menutup telinga.
Pihaknya menyatakan wacana ini masih sangat terbuka untuk dikaji lebih dalam dengan melibatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat.
"PKB berpandangan diskursus ini masih terbuka untuk dikaji, agar mekanisme yang dipilih benar-benar memperkuat demokrasi, menghadirkan pemimpin berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat," pungkasnya.
Baca Juga: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
