REGIONAL:
- Pengamat politik Yusak Farchan menilai tuduhan diktator tidak tepat karena Presiden Prabowo masih terbuka terhadap kritik.
- Yusak menyatakan otoritarianisme sulit terjadi di era informasi karena ruang kritik media sosial masih terbuka lebar.
- Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuduhan diktator dengan menyatakan bahwa kritik penting untuk mengoreksi dan mengamankan kebijakan.
Suara.com - Pengamat politik Yusak Farchan menilai tuduhan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto ingin menjadi diktator tidak tepat. Ia menyebut salah satu alasannya karena Prabowo masih menerima kritik.
"Sejauh ini, Presiden Prabowo masih terbuka terhadap kritik. Jadi kalau disebut diktator saya kira tidak," kata Yusak kepada Suara.com, Kamis (8/1/2026).
Yusak mengatakan, otoritarianisme terjadi jika negara mengontrol penuh alokasi sumber daya strategis dan menutup ruang-ruang kritik.
Ia lantas menyoroti masih adanya kebebasan berpendapat dan penyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Sedangkan mengenai rentetan teror kepada pemengaruh atau influencer usai melempar kritik, ia menegaskan hak tersebut belum tentu dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.
"Kalau komika Panji masih bisa bebas menyampaikan kritiknya, artinya demokrasi masih hidup. Soal ada influencer atau tokoh yang mendapat teror, kan belum tentu pemerintah pelakunya," ujar Yusak.
Ia menyoroti pernyataan Prabowo yang mengatakan tidak ragu untuk mengoreksi diri dan mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang diambil. Pernyataan Prabowo tersebut sebagai tanggapan ia terhadap kritik.
Tidak Mudah Hidupkan Otoritarianisme
Yusak pesimis otoritarianisme dapat dihidupkan di zaman yang sudah pesat dalam perkembamgan informasi. Apalagi saat ini masyarakat bermain media sosial.
"Saya kira tidak mudah menghidupkan otoritarianisme dalam era informasi saat ini. Di ruang-ruang virtual, nitizen juga tidak semudah itu dikendalikan karena keberadaan sosmed memungkinkan orang untuk melakukan kritik," kata Yusak.
Yusak mengatakan semakin masyarakat sipil dilemahkan maka semakin kuat entitas sipil untuk berkonsolidasi.
"Saya kira ini hikmah dari jalan panjang demokrasi yang sudah kita lalui sejak Reformasi 1998. Artinya, jalan menuju kepemimpinan diktator, tidak semudah itu terjadi karena pilar-pilar demokrasi yang ada masih bekerja," kata Yusak.
Ia berujar jalan menuju otoritarianisme dapat terbuka lebar ketika kanal-kanal informasi ditutup rapat dan supremasi sipil dilemahkan.
"Nah sejauh ini masyarakat sipil masih bisa menyuarakan aspirasinya. Cabang-cabang kekuasaan seperti Yudikatif (MK) masih bekerja tanpa kooptasi dari kekuasaan eksekutif," kata ayusak.
"Tentu PR kita adalah terus mengingatkan pemerintah agar jalan liku demokrasi yang sudah kita tempuh tidak mundur ke belakang," sambungnya.
TERPOPULER
