47 Hari Pascabanjir, Aceh Tamiang Masih Terjebak Krisis Kesehatan dan Air Bersih

Suara.com - Hampir tujuh minggu berlalu sejak banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera. Namun bagi warga Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur, surutnya air bukanlah tanda pemulihan. Justru sebaliknya, fase pascabencana membuka babak baru penderitaan yang panjang dan belum berujung.

Ketika sorotan media mulai meredup dan bantuan darurat berkurang, masyarakat di wilayah terdampak masih bergulat dengan krisis kesehatan serta keterbatasan infrastruktur dasar. Lumpur tebal yang tersisa di permukiman, akses air bersih yang minim, hingga meningkatnya risiko penyakit menjadi kenyataan sehari-hari yang belum tertangani secara memadai.

Kondisi tersebut terungkap dalam diskusi publik bertajuk “Kabar dari Sumatera: 47 Hari Pasca Bencana” yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional melalui siaran langsung Instagram, Selasa (13/1/2026).

Dalam diskusi itu terungkap bahwa surutnya banjir tidak serta-merta memulihkan kelayakan hidup warga. Lumpur ekstrem setinggi hingga dua meter yang terbawa banjir kini mengering dan memunculkan persoalan kesehatan serius. Pada musim kemarau, debu dari lumpur kering memicu peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Sementara saat hujan turun, lumpur yang kembali tergenang menjadi sumber penyakit kulit.

Selain ancaman kesehatan, warga menghadapi kesulitan besar membersihkan sisa lumpur dari rumah mereka. Hingga kini, kondisi di Aceh Tamiang dinilai masih jauh dari pulih. Sejumlah kebutuhan dasar belum terpenuhi secara layak, terutama akses terhadap air bersih.

Banyak warga terpaksa menggunakan air yang bercampur lumpur untuk kebutuhan memasak. Meski telah diendapkan, air tersebut tetap berbau menyengat dan tidak layak konsumsi.

“Sehingga mereka untuk masak saja itu kadang menggunakan air yang tercampur dengan lumpur walaupun air itu sudah diendapkan, cuma baunya sangat tidak mengenakkan,” tegas Abdul Hadi Lubis, Tim Desk Disaster WALHI Riau.

Menurut Abdul, situasi pada pekan pertama pascabencana diperparah oleh lambatnya respons pemerintah. Di tengah keterbatasan tersebut, warga justru mengandalkan solidaritas antarwarga untuk bertahan.

“Jadi kami menilai bencana ini adalah bencana ekologis dengan respon yang tidak logis dari pemerintah. Bahkan salah satu warga mengatakan bahwa kejadian ini lebih parah dibandingkan dengan tsunami yang terjadi di tahun 2004,” ujarnya.

Ia menambahkan, lambannya respons negara membuat proses pemulihan semakin sulit diprediksi.

“Karena warga sangat sulit untuk memulihkan keadaan dan menurut kami ketika negara tidak cepat untuk merespon ini, ya kita tidak tahu butuh berapa lama daerah Aceh Tamiang ini akan pulih.”

Bukan Sekadar Faktor Alam

WALHI menegaskan, banjir bandang di Aceh Tamiang tidak dapat dipandang sebagai peristiwa alam semata. Berdasarkan asesmen di 36 desa, kerusakan wilayah hulu disebut menjadi faktor utama yang memperparah dampak banjir.

Pemberian izin industri yang serampangan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang dan DAS Jambo Aye, ditambah maraknya aktivitas penebangan liar, telah merusak daya dukung lingkungan. Kondisi tersebut membuat wilayah tidak lagi mampu menahan curah hujan ekstrem.

“Bencana ini terjadi bukan karena takdir atau apa, karena ini merupakan kesalahan sistem dalam proses pengurusan alam yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung,” tegas Abdul Hadi.

Menurutnya, banjir ekstrem yang terjadi merupakan akumulasi dari pengabaian krisis ekologis selama bertahun-tahun, terutama dalam tata kelola sumber daya alam dan pemberian izin tanpa pertimbangan kapasitas ekosistem.

Menagih Mandat Konstitusi

Kondisi Aceh Tamiang kini menjadi potret rapuhnya perlindungan negara terhadap warga di tengah krisis iklim. WALHI mendesak pemerintah segera melakukan audit ekologis menyeluruh serta mencabut izin perusahaan yang terbukti merusak wilayah hulu sungai. Pemulihan ruang hidup dan ekonomi rakyat dinilai harus menjadi prioritas utama.

“Kejadian saat ini membuktikan bahwa negara gagal dalam menjalankan mandat konstitusinya dalam melindungi rakyat dan ruang hidupnya. Yang seharusnya negara berpihak pada kehidupan, bukan justru memproduksi kerusakan-kerusakan berikutnya,” kata Abdul Hadi.

Menutup diskusi, Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Eknas WALHI, Melva Harahap, mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa kekayaan alam harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pasal 33 itu bunyinya air, bumi, udara, tanah air sampai atmosfer sana itu dimiliki oleh negara, dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kita harus kawal negara ini, jangan sampai pasal itu berubah bunyi: rakyat silakan terimalah banjir, terimalah kebakaran hutan,” pungkas Melva.

Ia menutup dengan kutipan Mahatma Gandhi, menegaskan bahwa bencana ini bukan peristiwa tunggal.

“Bumi ini cukup untuk banyak orang, tapi tidak pernah cukup untuk satu orang yang serakah. Bencana kali ini jelas bencana ekologis.”

Reporter: Dinda Pramesti K