Infografis
Baca 10 detik
- Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyatakan Pasal 402 KUHP melindungi perempuan dan anak dari dampak hukum nikah siri.
- Pasal tersebut mengatur konsekuensi hukum pernikahan tidak tercatat, bukan mengkriminalisasi ajaran agama atau keyakinan tertentu.
- Pencatatan perkawinan penting memastikan hak waris serta administrasi kependudukan bagi istri dan anak yang rentan.
Selly menyadari sensitivitas isu ini di masyarakat. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk melakukan sosialisasi masif dan menjalin dialog dengan tokoh-tokoh agama agar tidak terjadi ketakutan atau salah tafsir terhadap Pasal 402 KUHP.
Ia berharap implementasi aturan ini nantinya benar-benar menjadi solusi bagi problematika sosial, bukan sekadar instrumen penghukuman.
“Pendekatan hukum harus diiringi edukasi dan kebijakan yang berkeadilan. Negara harus hadir dengan solusi, bukan sekadar sanksi,” pungkas Selly Andriany Gantina.
