Strategi 'Indonesia Menyala' Anies Baswedan Mulai Bergerak

Suara.com - Taji Anies Baswedan nampaknya belum benar-benar habis pasca-Pilpres 2024. Kini organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat kini resmi bertransformasi menjadi partai politik. Anies didorong maju untuk Pilpres 2029.

Sikap tersebut ditegaskan Gerakan Rakyat usai mendeklarasikan diri menjadi Partai Politik dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 yang digelar di Jakarta, Minggu (18/1/2026) kemarin.

Langkah resmi menjadi partai ini ditempuh usai diambil keputusan pemungutan suara digital.

Pemungutan suara tersebut digelar dengan sifat eksklusif, hanya diikuti oleh anggota yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi dan terdaftar dalam sistem Daftar Nomor Anggota Gerakan Rakyat (DNAGR).

Pengambilan suara yang dilakukan selama satu jam tersebut menunjukkan aspirasi dari total anggota sebanyak 403 dengan rincian 395 suara menyatakan setuju, dan 8 suara memilih tidak setuju.

Hasil pleno yang dihadiri oleh 511 anggota dari berbagai tingkatan, meliputi 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 402 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pakar dan jajaran pengurus pusat, Sahrin Hamid secara mufakat ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat.

Usai gelaran itu, Sahrin sebagai pucuk pimpinan partai ini tak malu-malu menyatakan tegas harapan agar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dapat menjadi Presiden Republik Indonesia.

"Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan," kata Sahrin.

Ia juga menegaskan, bahwa arah perjuangan Gerakan Rakyat ke depannya adalah Anies Baswedan.

Lantas Bagaimana Ormas Gerakan Rakyat Berdiri Hingga Menjadi Partai? Bagaimana Peluang Anies Baswedan maju di Pilpres 2029?

Sejarah Gerakan Rakyat

Cikal bakal adanya Gerakam Rakyat ini berakar dari para relawan yang mendukung Anies Baswedan. Ide pembentukan Ormas ini sudah muncul sebelum Pilpres 2024.

Mereka merasa perlu adanya wadah permanen untuk mengorganisir dan melestarikan perjuangan gagasan yang telah mereka bangun.

Secara eksplisit mereka memiliki keterikatan historis dan inspiratif dengan tokoh politik nasional. Akhirnya Kamis, 27 Februari 2025, di Gedung Jakarta Inisiatif Office, Jakarta Selatan ormas ini dideklarasikan.

Kelahirannya menandai babak baru bagi para pendukung perubahan yang sebelumnya berjuang dalam kapasitas relawan di Pilpres 2024.

Warna oranye kemudian dipilih sebagai bendera mereka. Pemilihan warna oranye (jingga) sebagai identitas Gerakan Rakyat bukan tanpa alasan.

Ketua Umum Sahrin Hamid menjelaskan bahwa warna menyala ini selaras dengan harapan untuk membawa “Indonesia Menyala” yang terang benderang, adil, dan makmur.

Adapun slogan ini juga terinspirasi dari respons terhadap isu sosial bertajuk #IndonesiaGelap yang sempat ramai diperbincangkan.

Peran Anies di Gerakan Rakyat

Meski sejak ormas hingga kini resmi menjadi partai politik didirikan oleh Sahrin Hamid (Juru Bicara Anies), Anies Baswedan justru disebut memegang peran sentral sebagai Tokoh Inspirasi.

Kehadiran Anies dalam acara deklarasi dianggap sebagai pengukuhkan ikatan emosional, serta ideologis antara ormas dan dua tokoh tersebut.

Anies mengingatkan bahwa meskipun kontestasi Pilpres telah selesai, silaturahmi antar komponen masyarakat yang dipertemukan oleh cita-cita perubahan harus terus dijaga dan diperkuat melalui wadah yang terorganisir.

Adapun Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menilai, jika sejak awal kehadiran Gerakan Rakyat sudah terprediksi akan menjadi kendaraan Anies menju 2029.

"Dari awal kehadiran gerakan rakyat memang sudah diprediksi akan menjadi partai politik dan juga akan menjadi kendaraan Anies untuk bisa maju dalam pemilu 2029 mendatang," kata Hasyibulloh saat dihubungi Suara.com, Senin.

Namun Hasyibulloh menilai, langkah Gerakan Rakyat usai menjadi partai lalu bicara dorongan supaya Anies maju di Pilpres 2029 kekinian dianggapnya terlalu terburu-buru.

"Saya kira ini masih sangat prematur serta terlalu terburu-buru dan rawan terhadap partai dan Anies akan digergaji secara politik oleh lawan politiknya," katanya.

Dengan terlalu terburu-burunya deklarasi menjadi partai dan mendeklarasikan Anies, kata dia, akan sulit untuk keduanya, karena partai dan Anies akan dibuat mati sebelum berkembang.

"Karena ini bisa menjadi ancaman bagi para capres yang akan berkontestasi dalam pemilu 2029 memdatang," ujarnya.

Tantangan

Dengan adanya Partai Gerakan Rakyat juga dianggap bisa memuluskan jalan Anies menuju 2029.

Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai, jalan yang bakal ditempuh Anies akan berliku dan mendaki.

Adi lantas membaginya ke dalam tiga kategori hal yang bakal dihadapi ke depan. Pertama, sebagai partai, Gerakan Rakyat harus lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai syarat ikut pemilu 2029. Ini adalah ujian pertama bagi Partai Gerakan Rakyat.

"Banyak partai politik baru tak lolos verifikasi ini seperti partainya Rhoma Irama tempo dulu," kata Adi saat dihubungi Suara.com, Senin.

Ke dua yakni jalan terjal Partai Gerakan Rakyat menuju parlemen. Karena apapun judulnya ambang batas parlemen masih berlaku dalam sistem Pileg nasional kita. Banyak partai politik baru tak lolos parlemen meski sudah berulangkali ikut pemilu.

"Ketiga, bagi Anies kompetisi pilpres 2029 menghadapi Prabowo bukan perkara mudah. Apapun judulnya capres petahana seperti Prabowo hampir bisa dipastikan menang mudah di 2029 nanti. Di 2024 saja anies didukung 3 partai cawapres Cak Imin kalah telak," ujarnya.

Aturan Menjadi Capres

Jalan Anies menuju 2029 menggunakan Partai Gerakan Rakyat bisa saja berjalan. Hal itu bisa dilihat dari aturan baru usai adanya kepusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden.

MK telah secara resmi menghapus ketentuan ambang batas (presidential threshold) pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut MK aturan ini inkonstitusional karena bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat seperti dijamin di UUD 1945.

MK menyampaikan putusan tersebut pada Kamis (2/1/2025) lalu setelah mengadili empat perkara terkait uji materi pasal 222 Undang-Undang No.7/2017 tentang pemilihan umum.

Aturan ambang batas pencalonan sebelumnya menyebut bahwa calon presiden dan wakil presiden hanya bisa diusung partai atau gabungan partai yang memiliki paling sedikit 20 persen jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Hal itu kekinian sudah dihapus oleh MK.

Keputusan MK Pilpres tanpa ambang batas memang potensial membuka ruang , meskipun seharusnya keputusan itu bisa berdampak ke wacana Pilpres tidak harus diikuti Parpol, artinya kelompok independent atau non Parpol bisa juga diberi peluang untuk mengikuti Pilpres.

Analis Politik yang juga Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai keputusan MK soal Pilpres tanpa ambang batas memang potensial membuka kontestasi lebih ramai. Termasuk Partai Gerakan Rakyat juga bisa mendorong Anies maju di 2029.

Hadirnya Partai Gerakan Rakyat dinilainya cukup strategis untuk menguatkan dan memastikan keterusungan Anies.

"Dengan polemik Pemilu 2024 di mana Nasdem dan PKB mendapat kesempatan imbas suara dari pengusungan Anies, memungkin bagi mereka kembali usung Anies di 2029, karena terbukti Anies membawa dampak elektoral," kata Dedi saat dihubungi Senin.

Sementara untuk masuk ke Senayan bukan perkara mudah bagi Partai Gerakan Rakyat. Perindo hingga PSI,  menjadicontoh parpol dengan sumber daya yang kuat, faktanya mereka gagal lolos,

"Gerak pun akan alami hal serupa, terlebih jika hanya andalkan Anies Baswedan, tetapi harapan tentu ada. Gerak akan lebih baik dan progresif jika fokus propagandakan Anies, Anies sebetulnya sudah miliki perbedaan mencolok dengan tokoh lain, popularitas ya juga tinggi, tentu akan lebih muda bagi Gerak," pungkasnya.