- Menteri PKP, Maruarar Sirait, bertemu KPK di Jakarta Selatan pada 21 Januari 2026 pukul 10.54 WIB.
- Pertemuan tersebut bertujuan konsultasi pemanfaatan lahan Meikarta untuk pembangunan rumah susun subsidi bagi masyarakat.
- KPK menyatakan dukungan untuk inisiatif tersebut sekaligus memitigasi risiko korupsi melalui pencegahan dan supervisi.
Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara, menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan pada hari ini.
Dia langsung menuju lobi gedung untuk melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran KPK setelah tiba pada Pukul 10.54 WIB.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan guna berkonsultasi mengenai Meikarta yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
"Betul, hari ini terjadwal pimpinan KPK menerima audiensi Pak Menteri PKP bersama jajaran. Di antaranya akan membahas pemanfaatan lahan Meikarta yang rencananya digunakan untuk rusun bersubsidi," kata Budi kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).
Menurut dia, KPK akan mendukung inisiatif Menteri Ara dalam membangun rusun subsidi bagi MBR.
Untuk itu, KPK akan memitigasi risiko korupsi dengan mengoptimalkan aspek pencegahan dan fungsi koordinasi supervisi KPK.
"KPK tentunya mendukung inisiatif positif ini, agar kita bisa memitigasi risiko korupsi dengan mengoptimalkan aspek pencegahan serta fungsi koordinasi supervisi KPK. Sehingga pemanfaatkan aset untuk kemaslahatan masyarakat menjadi lebih nyata dan optimal," tandas Budi.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Meikarta akan menjadi lokasi rusun subsidi. Dia memastikan realisasi pembangunan akan dilakukan pada 2026.
Sebab, Ara menilai Meikarta siap dari segi lahan dan kebutuhan hunian di kawasan industri sekitar yang dinilai cukup tinggi.
Baca Juga: Meikarta Jadi Rusun Subsidi, KPK Buka Suara: Unit Kami Sita?
Kasus dugaan suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diketahui pernah menjadi perkara yang ditangani KPK.
