Konflik Agraria Belum Usai, Legislator Gerindra Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral demi Keadilan

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Anggota Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti akar masalah konflik agraria di Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan besar, terutama di kawasan hutan.

Menurutnya, konflik agraria sering kali bermula dari benturan antara peta yang dibawa negara dengan kenyataan hidup masyarakat yang sudah lebih dulu ada di lapangan.

"Konflik agraria di kawasan hutan hampir selalu berangkat dari situasi yang sama: negara datang membawa peta, sementara warga telah lebih dulu hadir dengan kehidupan. Garis batas ditetapkan di atas kertas, tetapi sering terlambat atau tidak pernah dikenal oleh mereka yang tinggal di dalamnya," ujar Azis kepada wartawan, Rabu (21/1/2026).

Azis menjelaskan bahwa persoalan pertanahan saat ini sangat kompleks karena melibatkan berbagai aktor, mulai dari BUMN, perusahaan swasta pemegang konsesi, hingga aset strategis negara.

Hal tersebut, menurutnya, membuktikan bahwa konflik agraria merupakan warisan tata kelola ruang yang terpecah-pecah di masa lalu.

Meski mengapresiasi perubahan pendekatan pemerintah yang kini mulai menggunakan analisis spasial dan penelusuran kronologis, Azis mengingatkan bahwa banyak konflik di kawasan hutan tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara-cara teknis sederhana.

Ia menekankan perlunya keberanian negara untuk mengambil jalur kebijakan yang lebih luas, seperti pengaturan pengelolaan atau kemitraan, terutama bagi masyarakat yang sudah menguasai tanah selama puluhan tahun namun terbentur aturan administrasi.

"Negara dipaksa menempuh jalur kebijakan—pengaturan pengelolaan, kemitraan, atau skema pemanfaatan terbatas—yang menuntut kesabaran, koordinasi lintas sektor, dan keberanian keluar dari pola lama," tegasnya.

Azis memberikan contoh keberhasilan penyelesaian konflik di Bali yang mengedepankan dialog, serta di Jawa Timur, di mana redistribusi tanah dibarengi dengan pendampingan ekonomi.

"Tanah yang telah dilegalkan tidak dibiarkan berhenti sebagai simbol hukum, melainkan didorong agar produktif melalui pendampingan usaha. Ketika legalitas bertemu akses, reforma agraria berubah dari dokumen menjadi sumber penghidupan," tambahnya.

Namun, Azis juga memberikan catatan kritis terhadap "sisi gelap" yang masih membayangi, yakni banyaknya desa yang statusnya menggantung akibat ego sektoral antarkementerian.

Ia menyoroti ketidaksambungan antara kebijakan pertanahan, kehutanan, dan penataan ruang yang kerap merugikan masyarakat, termasuk dalam pengakuan wilayah adat.

"Kolaborasi akan kehilangan makna jika berhenti pada rapat dan forum. Ia menuntut keterbukaan data dan keberanian menertibkan ego sektoral yang selama ini justru memperpanjang konflik," katanya.

Azis menekankan bahwa indikator keberhasilan reforma agraria tidak boleh hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari rasa aman serta ketersediaan akses modal dan pasar bagi petani.

Ia menganalogikan reforma agraria seperti menata ulang sebuah rumah tua.

"Bukan dengan merobohkan seluruh bangunan, melainkan dengan memahami struktur lama, memperbaiki yang rapuh, dan memastikan penghuninya tetap memiliki ruang untuk hidup dengan layak. Negara yang matang tahu bahwa keadilan tidak selalu lahir dari ketegasan semata, tetapi dari keberanian untuk memahami," pungkasnya.