Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump

Suara.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian terkait langkah Indonesia bergabung dalam Board of Peace(BoP) atau Dewan Perdamaian.

Hal pertama adalah Indonesia dinilai tidak memiliki pilihan selain bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Hikmahanto melihat keputusan bergabung dalam Dewan Perdamaian tidak terlepas dari ancaman tarif Trump terhadap Indonesia.

"Indonesia tidak punya pilihan selain bergabung karena bila tidak, Indonesia terancam akan dinaikkan tarifnya. Ini karena ada preseden di mana Presiden Prancis menyatakan tidak akan bergabung dan Trump mengancam akan mengenakan tarif 200 persen," kata Hikmahanto dalam keterangannya kepada Suara.com, Senin (26/1/2026).

Hal kedua yang perlu disorot ialah kewajiban menyetor 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,9 triliun yang dibebankan untuk anggota Dewan Perdamaian sebagai iuran.

"Negara diundang oleh Trump tapi dipaksa untuk membayar 1 miliar dolar AS. Jumlah ini sangat besar. Terlebih lagi kalau Indonesia tidak punya suara signifikan dan berdampak untuk penghentian kekerasan oleh Israel dan untuk kemerdekaan Palestina," ujar Hikmahanto.

Ketiga, Hikmahanto menyoroti statuta atau piagam pendirian Dewan Perdamaian yang dinilainya tidak jelas.

"Tapi satu hal yang pasti, yaitu Trump adalah pemilik suara tunggal dalam pengambilan keputusan," tuturnya.

Keempat adalah penunjukan langsung dan atas persetujuan Trump terhadap pengurus harian, termasuk pengurus untuk persoalan di Gaza, Palestina.

"Kalau Indonesia harus membayar mahal dan Indonesia tidak bisa menempatkan orangnya, sungguh sangat disayangkan," kata Hikmahanto.

Terakhir, Hikmahanto mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto waspada jika pada akhirnya Dewan Perdamaian bentukan Trump tersebut justru condong ke Israel, ketimbang Palestina yang kemerdekaannya tengah diupayakan Indonesia melalui forum tersebut.

"Kalau ternyata Dewan ini malah condong ke Israel dalam pembuatan kebijakan, maka Presiden akan punya masalah dengan rakyatnya sendiri. Dan ini akan berakibat tidak baik untuk approval rating Presiden Prabowo," pungkasnya.